Kejanggalan Rekonstruksi Penembakan Laskar FPI
Beritapapua.id - Kejanggalan Rekonstruksi Penembakan Laskar FPI - Beritasatu

Kejanggalan Rekonstruksi Penembakan Laskar FPI – Indonesia Police Watch (IPW) menemukan beberapa kejanggalan dalam rekonstruksi penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menyebutkan setidaknya ada 3 kejanggalan dalam rekonstruksi tersebut.

Yang pertama, menurut Neta, 4 laskar FPI yang ditahan dalam mobil polisi dalam kondisi tidak diborgol. Ia mencontohkan bahwa Rizieq Shihab, Pemimpin FPI, dalam kondisi diborgol ketika dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya.

“Ini sangat aneh, Rizieq sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya tangannya diborgol aparat. Kenapa keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi itu tangannya tidak diborgol saat dimasukkan ke mobil polisi?” tanya Neta dalam siaran tertulisnya, Senin (14/12), seperti yang dikutip dari liputan6.

Neta mengatakan bahwa dalam SOP Polri, pemborgolan dapat dilakukan apabila tersangka berpotensi melakukan perlawanan atau melarikan diri. Yang kedua, menurutnya, adalah tindakan polisi yang memasukkan 4 tersangka ke dalam mobil berkapasitas 8 orang, yang menurutnya tidak masuk akal.

Dan yang ketiga adalah insiden dimana polisi melakukan penembakan jarak dekat di dalam mobil. Menurutnya, dalam insiden ini, polisi bertindak tidak profesional mengingat laskar FPI yang berada di dalam mobil tidak bersenjata. Seharusnya polisi bisa melumpuhkan para laskar tersebut tanpa menewaskan mereka.

Neta menambahkan bahwa berdasarkan 3 kejanggalan ini, pihak kepolisian sudah terbukti melanggar SOP yang menyebabkan tewasnya keempat laskar FPI tersebut.

Baca Juga: Rekonstruksi Penembakan Laskar FPI

Meminta Agar Diselidiki

IPW pun kemudian mendesak Komnas HAM bersama dengan Komisi III DPR agar membentuk Tim Independen Pencari Fakta (TIPF) untuk mengusut tuntas kasus ini. IPW juga menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa tidak perlu ada pembentukan TIPF.

“Jika Jokowi mengatakan tidak perlu Tim Independen Pencari Fakta dibentuk, berarti sama artinya bahwa Presiden tidak ingin kasus penembakan anggota FPI ini diselesaikan tuntas dengan terang benderang, sehingga komitmen penegakan supremasi hukum Jokowi patut dipertanyakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk TIPF untuk mengusut insiden penembakan laskar FPI. Menurut Jokowi, Indonesia sudah memiliki Komnas HAM. Ia pun meminta masyarakat untuk mengadu ke Komnas HAM, apabila terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pihak kepolisian dalam menyikapi insiden penembakan ini.