Kemendagri dan Kementerian PUPR Gelar SIMBG
beritapapua.id - Dirjen Bina Pembanguann Daerah, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd. (Foto: Tangkapan layar Zoom meeting)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara Desk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau bisa disingkat sebagai SIMBG.

Acara tersebut diperuntukan bagi pemerintah daerah (Pemda) guna mendukung kemudahan dan percepatan dalam pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG) di berbagai daerah.

PBG sendiri merupakan kewenangan pemerintah daerah yang ada dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam acara tersebut juga turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri, Teguh Styabudi.

Ia mengatakan “Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk di dalamnya penerbitan PBG dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui SIMBG”.

Teguh juga menambahkan bahwa dalam peraturan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PBG menjadi salah satu jenis retribusi yang harus ditetapkan melalui Perda. Namun disayangkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten atau kota masih belum memberikan pelayanan PBG melalui apikasi SIMBG yang sudah tersedia. Hal tersebut disebabkan karena retribusi masih nol rupiah dan proses penyesuaian pada retribusi PBG memerlukan waktu yang panjang.

Pemda Didorong untuk Melakukan Percepatan Pelaksanaan PBG

Mendagri, Menkeu, Menteri PUPR serta Menteri Investasi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang berisikan tentang PBG. Surat tersebut terbit pada tanggal 25 Februari lalu untuk mendorong Pemda melakukan percepatan pelaksanaan PBG.

Baca Juga: Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Untuk Meraih Masa Depan

Dilansir dari Koran Jakarta, Teguh mengungkapkan, diharapkan dengan adanya desk ini percepatan pelayanan PBG melalui SIMBG dapat dilakukan. Dalam skala besar, hal ini dapat mendorong efek ganda (multiplier effect), seperti menyerap tenaga kerja skala besar, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, hingga percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Keseluruhan agenda ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 25 Maret 2022 melalui aplikasi video conference, Zoom. Pada awal kegiatan hadir Kepala Subdikrektorat (Kasubdit) Bangunan Gedung dan Rumah Negara Kementerian PUPR Luciana Angelin Narua.

Ia mengungkapkan, status pemanfaatan PBG dari data SIMBG per tanggal (11/03/2022) di 509 kabupaten atau kota menunjukkan 35.816 permohonan PBG. Dari jumlah itu, 27.691 di antaranya di dinas teknis, 1.470 di dinas perizinan, 6.452 telah terbit, dan 203 ditolak.