Kemenkes: Biaya Penanganan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah
Kitapastibisa.id -Kemenkes: Biaya Penanganan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah - Kompas

Kemenkes: Biaya Penanganan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah – Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rita Rogayah menegaskan, seluruh biaya penanganan pasien Covid-19 ditanggung pemerintah. Selain itu, Rita juga meminta masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat rumah sakit yang menagih pembiayaan pasien covid-19.

“Seandainya terjadi rumah sakitnya tidak tahu atau ada hal-hal yang bisa terjadi keluarga pasien harus membayar. Ini bisa dipantau dinas kesehatan dan kalau ada keluarga (pasien) covid-19 bisa lapor ke dinas kesehatan setempat,” kata Rita dalam acara talk show BNPB secara virtual, Senin (12/10).

Rita menjelaskan bahwa pemerintah juga akan menanggung seluruh biaya pasien covid-19. Baik di rumah sakit rujukan, hotel isolasi mandiri, atau perawatan di ruang ICU.

“Nanti semua biaya RS akan meminta pertanggungjawaban untuk biayanya kepada pemerintah. Tidak ada pembiayaan yang ditanggung masyarakat,” ujar Rita.

Rita menambahkan bahwa pasien akan mendapatkan perawatan sesuai dengan gejala yang muncul.

“Kalau misalnya pasien itu ada keluhan dan bergejala, maka tidak akan diberikan isolasi ke hotel. Pasti akan dilakukan rujukan ke RS. Kalau RS Wisma Atlet itu masih bisa merawat ringan atau sedang,” pungkas Rita.

Baca Juga: Jembatan Kayu Rusak Di Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke

Kemenkes Tetapkan Biaya Swab Mandiri Maksimal 900 ribu

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor HK.02.02/I/3713/2020. Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT- PCR) atau tes usap (tes swab).

“Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp 900.000-Batasan tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.” Ujar Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir pada Senin (5/10).

Selain itu terhadap penetapan harga, BPKP dan Kemenkes akan melakukan evaluasi secara periodik. Dengan memperhitungkan perubahan harga dalam komponen pembiayaan.

“Untuk itu kami meminta kepada seluruh dinas provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan dalam hal pemberlakuan harga tertinggi pengambilan swab PCR,” tutur Kadir.

Selanjutnya, menurut Kadir, batasan tarif tertinggi itu tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus covid-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah. Atau Rumah sakit yang merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien covid-19.