Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meneken sebanyak empat paket komitmen pembelian produk dalam negeri (PDN) senilai Rp778 miliar.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, dana tersebut akan digunakan guna keprluan belanja produk dalam negeri untuk kontrak proyek pembangunan indoor multifunction Stadium dalam rangka kejuaraan Dunia Bola Basket Tahun 2023.
Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk paket pembangunan rumah susun bertingkat tinggi Mahkamah Agung, revitalisasi Danau Archipelago di TMII, dan preservasi jalan Pandeglang-Rangkasbitung–Cigelung.
“Untuk Kementerian PUPR, dilakukan penandatanganan komitmen belanja PDN antara direktorat teknis, penyedia, dan produsen material peralatan konstruksi utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Mei 2022.
Penandatanganan paket komitmen ini merupakan hasil kesepakatan yang diperoleh dari kegiatan Forum Business Matching Tahap III yang telah diselenggarakan pada 30-31 Mei 2022.
Dilansir dari kompas.com, selain Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga ikut meneken satu paket komitmen pembelian produk dalam negeri dengan nilai Rp300 miliar.
Tujuan Utama Diadakannya Forum Business Matching Tahap III
Menurut Yudha, tujuan utama diadakannya Forum Business Matching Tahap III ini adalah untuk mengejar target capaian nilai kontrak pembelanjaan produk dalam negeri pada akhir Mei 2022 ini minimal sebesar Rp400 triliun.
Berdasarkan data LKPP, per tanggal 23 Mei 2022, realisasi belanja PDN melalui pengadaan barang/jasa yang telah terkontrak serta e-purchasing mencapai Rp 150,2 triliun, atau masih sekitar 37,6 persen dari target Rp 400 triliun,” ucapnya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Genjot Pemanfaatan Produk Dalam Negeri
Untuk nilai yang ditargetkan tersebut, strategi dalam penyelenggaraan Forum Business Matching Tahap III ini dibagi menjadi 2, yaitu pada 23-27 Mei 2022 secara daring dan pada 30-31 Mei 2022.
Berdasarkan laporan yang diterima per 30 Mei 2022, realisasi belanja produk dalam negeri melalui pengadaan barang atau jasa baru tercapai Rp75,6 triliun. Dengan rincian, dari Kementerian PUPR sebesar Rp58,5 triliun, Kementerian Kesehatan sebesar Rp15 triliun, Kementerian Keuangan sebesar Rp2 triliun, Kementerian BUMN sebesar Rp76 miliar.
“Laporan temu bisnis K/L/PD dan BUMN secara daring yang sudah kami terima per tanggal 30 Mei 2022 adalah dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah lainnya kami harapkan dapat segera dilaporkan,” katanya.
