Kementerian PUPR Rekomendasikan Rusun Milenial
beritapapua.id - Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah. (Foto: Kementerian PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan rumah susun (rusun) dapat menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah di kawasan perkotaan.

Salah satu rusun yang disoroti adalah rusun dengan konsep transit oriented development (TOD), seperti Rusun Samesta Mahata Margonda, yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. 

Rusun Samesta Mahata Margonda ini terintegrasi dengan Stasiun Pondok Cina yang dilintasi Kereta Rel Listrik (KRL) jurusan Bogor – Jakarta Kota, sehingga akses untuk ke wilayah JABODETABEK bisa dikatakan lebih mudah. Rusun ini memiliki 940 unit dan merupakan hasil kerja sama Perum Perumnas dan PT KAI.

Melansir dari website Kata Data, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, lokasi Rusun Samesta Mahata Margonda yang berada di wilayah satelit Jakarta membuat harganya lebih terjangkau bagi kalangan milenial. Adapun, target pasar dari rusun ini adalah kalangan milenial perkotaan dengan penghasilan Rp 8 juta sampai Rp 12 juta.

“Dalam kesempatan ini, kami mendorong skema pembiayaan baru khususnya untuk satuan rumah susun, seperti Skema KPR Sewa Beli atau Rent-to-own bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta skema KPR Milenial yang terjangkau,” kata Fatah dalam keterangan resmi, Senin, 4 April 2022 kemarin.

Adapun, rusun yang hadir dengan konsep TOD menjadi salah satu pilihan bagi 60% kalangan milenial. Sebagai informasi, konsep TOD ini menuntut adanya keterpaduan antara pola dan struktur ruang wilayah, seperti perumahan, fasilitas komersial, ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat [dijangkau] lebih mudah hanya dengan berjalan kaki.

Fatah juga menyebutkan bahwa Rusun Samesta Mahata Margonda ini mendukung implementasi konsep TOD. Selanjutnya, pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan [dilakukan] pada kawasan terminal bus.

Tiga Bantuan Pembiayaan Dari Kementerian PUPR

Kementerian PUPR telah mencatat pemilikan rumah layak pada 2020 baru mencapai 56,75%. Pemerintah pun mulai menargetkan angka itu naik menjadi 70% di tahun 2024. 

Oleh karena itu, Kementerian PUPR memberikan tiga bantuan pembiayaan perumahan pada tahun ini, yakni mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah, dan fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.

Baca Juga: Presiden Jokowi Teken Perpres Dewan Pembina Duta Pancasila Paskibraka

Total anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp5,1 triliun. Anggaran tersebut [digunakan] untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini. Melalui sebuah program bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Kementerian PUPR akan membangun 1.823 unit rumah khusus, 51.41 unit rumah susun, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 87.500 unit. 

Selain itu, PUPR juga akan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk 20.500 unit rumah milik MBR. “Kami siap menggandeng seluruh mitra kerja bidang perumahan agar masyarakat Indonesia bisa menempati rumah yang layak huni,” kata Direktur Jenderal Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.