Menilang Anggota TNI
Kenapa Polisi Tidak Menilang Anggota TNI

Kenapa Polisi Tidak Menilang Anggota TNI? – Seringkali kita melihat video yang diviralkan di media sosial mengenai anggota TNI yang sepertinya bebas hukum atas pelanggaran yang terjadi di jalan. Atau mungkin pada saat razia, anggota TNI cenderung tidak dihentikan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa kelengkapan berkendaranya.

Menilang Anggota TNI

Apakah TNI memang bebas dari hukum? Ataukah memang pihak kepolisian enggan melakukan penindakan terhadap anggota TNI karena sungkan? Demi memelihara stabilitas antar instansi? Hal ini merupakan diskresi anggota kepolisian. Yakni kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Untuk menjaga stabilitas dan kewajiban umum serta menjamin keamanan, maka anggota TNI tersebut bisa dilepaskan oleh aparat kepolisian. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang tentang Hukuman Disiplin Militer

Baca juga: Twitter Do Your Magic, Ada Syaratnya Lho!

Ada beberapa alasan mengapa anggota TNI tidak dilakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer Pasal 8 huruf a menyatakan jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas (…) poin b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Pada penjelasannya, disebutkan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” meliputi

a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;

b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;

c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan d. tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Hal ini berarti, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anggota TNI merupakan pelanggaran yang masuk ke dalam hukuman disiplin yang menjadi wewenang militer. Wewenang ini dipegang oleh Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman (Ankum) sesuai dengan rantai komandonya.

Untuk itulah, mengapa dalam beberapa kesempatan, razia yang digelar merupakan razia gabungan TNI-Polri. Razia gabungan ini untuk menjaring pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI yang biasanya tidak bisa ditindak oleh anggota kepolisian.