Kendaraan Telat Bayar Pajak Akan Dihancurkan, Ini Landasan Hukumnya
beritapapua.id - Kendaraan Telat Bayar Pajak Akan Dihancurkan, Ini Landasan Hukumnya

Kendaraan Telat Bayar Pajak Akan Dihancurkan, Ini Landasan Hukumnya – Jumlah kendaraan bermotor yang semakin hari semakin meningkat membuat beberapa pihak mulai memperhitungkan untuk mengurangi populasinya. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya kendaraan menimbulkan masalah sosial yaitu kemacetan di sejumlah daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari bps.go.id jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 146.858.759 kendaraan dimana terjadi peningkatan dari tahun 2017 yaitu sebanyak 137.211.818.

Selain tingginya angka kemacetan akibat dari makin banyaknya kendaraan bermotor, permasalahan lain seperti banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor namun tidak membayar pajak juga melengkapi persoalan di negeri ini.

Hal itu yang kemudian membuat Kepolisan Republik Indonesia memiliki rencana untuk menertibkan para pelaku yang sering telat atau sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor dengan menghancurkan kendaraan alias scrap bagi kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun setelah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) habis masa berlakunya.

Rencana ini disampaikan oleh Kepala Seksi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Arif Fazlurrahman. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan sosialisasi terkait masalah ini.

“Kami memang tengah mensosialisasikan hal ini, dan semua itu diatur dalam undang-undang dan peraturan Kapolri,” ucap Arif mengutip dari detik.com.

Baca Juga: Tanam Ganja Hidroponik, Pidana Menjerat

Apa Landasannya Polisi Melakukan Penghancuran Kendaran Bermotor yang Telat Bayar Pajak?

Wacana menghancurkan kendaraan bermotor yang telat bayar pajak lebih dari 2 tahun mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012.

Berikut bunyi pasal-pasal tersebut:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 73 ayat 1

Kendaraan Bermotor Umum yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum atas dasar:

  1. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor Umum; atau
  2. usulan pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum.

Pasal 74

  1. Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:

Permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.

  1. Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:

– Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau

– Pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

  1. Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012

Pasal 110 ayat 1 dan 3

  1. Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas dasar:
  2. permintaan pemilik Ranmor;
  3. pertimbangan pejabat Regident Ranmor; atau
  4. pertimbangan pejabat yang berwenang di bidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum.
  5. Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika: a. Ranmor, yang setelah lewat 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK, tidak dimintakan Regident Perpanjangan; dan b. Ranmor yang rusak berat sebagai akibat bencana alam atau kerusuhan sosial atau kecelakaan lalu lintas berat dan tidak dapat digunakan lagi.

Pasal 114 ayat 1 dan 2

  1. Penghapusan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan memberikan catatan atau tanda cap stempel “DIHAPUS” pada Kartu Induk dan Buku Register pada Regident Ranmor Kepemilikan dan Pengoperasian Ranmor, pada pangkalan data komputer, serta pada fisik BPKB dan STNK Ranmor yang dihapus.
  2. Registrasi Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.