Cicilan Kendaraan
Cicilan Kendaraan

Kendaraan Tidak Boleh Ditarik, Meski Tak Mampu Bayar Cicilan – Mudahnya proses kredit oleh leasing kendaraan bermotor, mengakibatkan banyak orang berbondong-bondong mengambil kesempatan untuk bisa memiliki kendaraan bermotor. Apalagi motor, yang prosesnya hanya butuh beberapa saat, dengan down payment – uang muka yang minim, seseorang bisa membawa pulang kendaraan roda dua ini, hanya dalam 30 menit.

Memiliki kendaraan bermotor dengan metoda cicilan ini tiap tahun dicatat kian meningkat. Adira Finance sebagai salah satu lembaga pembiayaan, mencatat pada akhir tahun 2018 mampu meningkatkan pembiayaan mereka sebesar Rp6 triliun lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meningkatnya pembiayaan ini, berarti juga banyak yang cukup terimbas, ketika Pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020 lalu. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah seperti yang kami lansir dari liputan6.com, mencatat jumlah pengangguran naik sebanyak 9,7 juta orang.

Naiknya jumlah pengangguran, dan banyaknya masyarakat yang terimbas pandemi, otomatis membuat kemampuan membayar cicilan menjadi berkurang pula. Lantas, untuk mereka yang terlanjur mengambil cicilan kendaraan, apa yang akan terjadi jika mereka tak mampu membayar kewajiban bulanannya?

OJK Mewajibkan Kompensasi Oleh Finance

Baca juga: Hati-hati! Jeruk Nipis Bisa Sebabkan Gagal Jantung

Akibat dari pandemi covid yang berimbas pada hampir keseluruhan sektor ekonomi di Indonesia, membuat Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan larangan kepada lembaga pembiayaan untuk menarik kendaraan yang berstatus gagal bayar.

Dalam FAQ restrukturisasi/pembiayaan, OJK mengimbau kepada debitur agar memberikan informasi secara aktif kepada kreditur (lembaga pembiayaan) mengenai kendala pembayaran akibat pandemi yang dialaminya.

Dasar Hukum Leasing atau Pembiayaan

Imbauan atau larangan yang dikeluarkan oleh OJK merupakan imbauan atau larangan yang bersifat situasional. Sebenarnya, bagaimana dasar hukum dalam sebuah perjanjian leasing antara debitur dan kreditur?

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara debitur dan kreditur dalam kredit kendaraan bermotor disebut sebagai perjanjian dengan jaminan atau fidusia. Kemudian, jaminan Fidusia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomomr 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam undang-undang fidusia. Sebuah lembaga pembiayaan harus mendaftarkan apa yang dijadikan jaminan sebagai pembayaran, harus didaftarkan di pengadilan (Pasal 14 ayat 3). Jika sebuah lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian ini, maka jika terjadi kemacetan pembayaran, pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi objek sebagai pembayaran.

Bagaimana Jika Debitur Tidak Mampu Membayar?

Kecuali dengan putusan pengadilan, pihak kreditur tidak boleh melakukan tarik paksa terhadap kendaraan yang distatuskan macet atau gagal bayar. Maka, hal ini diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 mengenai eksekusi Jaminan Fidusia.

Kemudian, jika pihak debt collector dengan sengaja menghentikan debitur di tengah jalan untuk merampas kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Maka debitur bisa melaporkan peristiwa tersebut sebagai perampasan yang diatur di dalam Pasal 368 KUHPidana tentang perampasan.