Kerja Senyap KPK Menuai Kritik
beritapapua.id - Kerja Senyap KPK Menuai Kritik - Tribun Jabar

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini. “Adapun penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini, tidak koar-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah Covid-19,” ujar Firli dikutip dari detik.com.

Hal tersebut sebagai respon atas pengumuman Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB (AHB) dan Pelaksana Tugas (Plt) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim Ramlan Suryadi (RS) sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

Firli mengatakan, penangkapan terhadap dua tersangka pengembangan kasus Muara Enim tersebut, menambah jumlah penangkapan tersangka pada triwulan I-2020 menjadi delapan orang dibandingkan pada periode triwulan I-2019 hanya satu orang.

Pernyataan Firli yang menyebutkan bahwa KPK saat ini bekerja secara senyap dengan tidak berkoar-koar di media mendapatkan kritik. Kritik datang dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. “Siaran pers yang disampaikan Firli ke media layak untuk dikritisi bersama, utamanya pada bagian tidak koar-koar ke media” ucap Kurnia.

Ia mengatakan seharusnya Firli membaca ulang Undang-Undang KPK. Menurut Kurnia, KPK berpegang pada asas keterbukaan sehingga sudah seharusnya membuka informasi ke publik.

Baca Juga: Covid-19 di DKI Jakarta Disebut Melambat, Bukti PSBB Berhasil?

Pernyataan Firli bertentangan dengan Pasal 5 UU KPK

“Seperti Firli Bahuri harus membuka dan membaca secara seksama isi dari Undang-Undang KPK. Pasal 5 tegas menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas, KPK berpegang pada asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Ini mengartikan bahwa masyarakat berhak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh KPK. Hal itu diketahui melalui publikasi ke media” sebut Kurnia.

“Jadi selayaknya pernyataan itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang ketua KPK” tambahnya. Kurnia melanjutkan bahwa penangkapan terhadap kasus Bupati Muara Enim bukanlah prestasi yang membanggakan, karena hanya pengembangan dari kasus yang telah diselidiki pimpinan KPK sebelumnya

“Publik akan bangga ke KPK jika Firli Bahuri dapat menangkap Harun Masiku, Nurhadi, Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, melanjutkan kasus bailout Bank Century, dan menuntaskan kasus pengadaan e-ktp. Namun melihat pola kerja pimpinan KPK saat ini rasanya keinginan publik itu tidak akan pernah terealisasi” kata kurnia.