Kerusuhan di India Diduga Dipicu oleh UU Kewarganegaraan Kontroversial
beritapapua.id - Kerusuhan di India Diduga Dipicu oleh UU Kewarganegaraan Kontroversial - AP liputan6.com

Kerusuhan di India Diduga Dipicu oleh UU Kewarganegaraan Kontroversial – Kerusuhan terjadi di Ibu Kota India New Delhi selama tiga hari berturut-turut yang melibatkan dua umat beragama Hindu dan Islam. Kerusuhan ini pun mengakibatkan sejumlah bangunan seperti rumah, toko hingga Masjid rusak dan menjadi sasaran keributan.

Diketahui korban akibat kerusuhan tersebut saat ini sudah mencapai 27 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka.

Dilansir dari BBC, bentrokan pertama kali terjadi pada hari Minggu antara pengunjuk rasa yang menenatang Citizen Amandment Act (CAA) yang merupakan undang-undang kewarganegaraan. Pada saat itu sejumlah masa berkumpul dan melaksanakan unjuk rasa untuk menolak CAA karena dinilai mendiskriminasi umat Islam di India.

Protes ini kemudian berujung pada konflik kekerasan ketika kelompok pendukung CAA yang diwakili oleh kelompok nasionalis hindu menyerang massa aksi yang dilakukan oleh kelompok muslim.

Belakangan diketahui CAA mengamandemen Undang-undang Kewarganegaraan India yang mana di dalam undang-undang tersebut mengizinkan India untuk memberikan status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di Negara asal seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.

Namun, undang-undang itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen dan agama minoritas lainnya selain Islam. Hal ini lah yang kemudian memicu aksi protes oleh umat Islam di India yang berujung pada kerusuhan.

Baca Juga: Kemendikbud Siapkan Kartu Indonesia Pintar bagi Calon Mahasiswa

Alasan Citizen Amandment Act (CAA) Mengecualikan Muslim dalam UU Kewarganegaraan

Mengutip dari mojok.co disebutkan alasan CAA tidak memberikan status kewarganegaraan kepada kelompok muslim adalah karena kelompok muslim dinilai tidak diperkusi di ketiga negara Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan karena mereka adalah mayoritas di negaranya. Oleh karena itu pihak CAA menilai seharunya para imigran tersebut tidak perlu mencari suaka dan menjadi imigran ke India.

Undang-undang kontroversial ini disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang diketahui beraliran sayap kanan. Dimana partai pengusungnya yaitu Bharatiya Janata (BJP), dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.

Hingga kini pemerintah India sedang berupaya untuk meredam konflik yang terjadi. Sejumlah polisi lokal dan pasukan keamanan tambahan dikerahkan untuk berjaga-jaga mengantisipasi situasi genting.

Selain itu, Kementerian Informasi dan Penyiaran India juga melakukan upaya dengan meminta semua stasiun televise berhati-hati dalam menyebarkan konten karena ada kemungkinan mengandung konten-konten sensitif yang bisa memicu konflik.

Konten-konten yang mengandung intimidasi ke agama atau komunitas tertentu juga wajib dihindari. Termasuk gambar atau kata-kata yang menghina agama atau kelompok tertentu.