Ketidakadilan Proses Hukum 7 Pemuda Papua
beritapapua.id - Ketidakadilan Proses Hukum 7 Pemuda Papua - Tempo

Berbagai seruan ajakan solidaritas untuk tujuh pemuda Papua yang tengah disidang di Pengadilan Balikpapan, Kalimantan Timur kini sedang ramai diperbincangkan menyusul isu rasisme hukum terhadap orang-orang Papua yang kini menjadi perhatian. Beberapa orang Papua ditangkap dan dituduh makar karena menggunakan hak berekspresi dan berpendapat. Mereka didakwa melakukan makar dalam aksi unjuk rasa di Kota Jayapura, Papua pada Agustus 2019 lalu, buntut tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Tujuh pemuda Papua kini tengah didakwa dengan pasal makar karena aksi menentang rasisme pada Agustus 2019 di Papua. Aksi itu muncul karena insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, ketika oknum aparat menyebut mahasiswa Papua dengan sebutan monyet. Tujuh pemuda tersebut, empat di antaranya mahasiswa, kini dituntut  dengan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Makar dengan ancaman hukuman penjara dari 5 hingga 17 tahun.

Baca Juga: Tim Covid-19 Kwamki Narama Terima Bantuan

Proses Hukum yang Tidak Adil

Pengacara HAM Papua, Gustaf Kawer mengatakan proses hukum terhadap tujuh tahanan politik Papua tidak adil. Bahkan ada rasisme dalam proses hukum terhadap mereka sebagai orang Papua. Ketidakadilan itu terjadi sejak penangkapan. Mereka ditangkap tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan, kemudian dibawa ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menjalani proses hukum di sana.

Di persidangan, proses persidangan juga tak berjalan adil bagi para tapol. Mereka tidak diberikan cukup kesempatan untuk membela diri ataupun bertanya. Sebaliknya, jaksa malah diberikan kesempatan yang sangat luas. Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa kebanyakan tak bisa membuktikan tuduhan makar. Sebaliknya, saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa menyatakan kasus ini adalah kasus antirasisme. Lebih lanjut keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak terdakwa ternyata tak dipertimbangkan jaksa dalam tuntutannya. Jaksa tetap menuntut mereka dengan ancaman hukuman yang berat.

Tujuh pemuda tersebut ialah mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo (dituntut 10 tahun penjara), Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay (dituntut 10 tahun penjara), Hengky Hilapok (dituntut 5 tahun penjara), Irwanus Urobmabin (dituntut 5 tahun penjara), Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni (dituntut 17 tahun penjara), Ketua KNPB Mimika Steven Itlay (dituntut 15 tahun penjara), dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay dituntut 15 tahun penjara).

Kini ketujuh tapol Papua itu dititipkan di Rutan Klas II B Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan alasan keamanan, mereka menjalani proses peradilan dengan berkas yang berbeda satu sama lain di Pengadilan Negeri Balikpapan sejak Januari 2020 lalu.