Ketua KNPI Dogiyai Menolak Otsus Diperpanjang
beritapapua.id - Ketua KNPI Dogiyai Menolak Otsus Diperpanjang - SuaraPapua

Bernardo Boma, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dogiyai menolak Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yang diatur lewat UU No. 21 tahun 2001.

Menurut Boma, Otsus diberikan kepada Papua karena adanya protes yang kuat dari rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Protes yang dilakukan rakyat Papua, kata dia adalah karena sejak Papua dipaksa untuk digabungkan dengan Indonesia tidak pernah menunjukkan niatnya untuk membangun Papua.

Hal tersebut, kata dia, terlihat sejak awal. Ia menjelaskan, Papua sudah diduduki Indonesia sejak awal tahun 1960 dengan kekuatan militer yang berlebihan di Papua. Pendropan militer yang berlebihan dari Indonesia tersebut telah menyebabkan tidak sedikit orang Papua menjadi korban.

“Itu diperkuat dengan Trikora yang dikeluarkan presiden Suharto. Itu jadi titik awal Indonesia menduduki dan menjajah Papua,” tegasnya.

Baca Juga: Potret Diri dan Perlindungan terhadap Hak Ciptanya

Penandatanganan Freeport dengan Amerika

Dia juga mengatakan, penandatanganan kontrak karya Freeport dilakukan jauh sebelum Papua dipaksa bergabung dengan Indonesia pada April 1967. Artinya, kata Boma, Indonesia secara ilegal telah melakukan penandatanganan Freeport dengan Amerika.

“Ini sudah jelas. Bahwa negara indonesia tidak punya niat untuk membangun papua. Keberadaan indonesia di tanah papua adalah ilegal. Selain ilegal, Indonesia juga hadir sebagai pencuri. Karena Freeport ditndantangani sebelum papua jadi bagian dari indonesia. Ini adalah bukti jelas bahwa indonesia adalah pencuri,” tegasnya lagi.

Boma menambahkan, setelah Papua secara resmi dengan dibantu PBB, Belanda dan Amerika pada tahun 1969, indonesia tetap hadir sebagai penjajah.

“Bukti bahwa indonesia hadir untuk merampas, menduduki dan menjajah papua bisa dilihat dari operasi-operasi militer yang terjadi sejak tahun 1960-an sampai dengan 2020,” ujarnya.

Dalam jangka waktu 58 tahun Papua berada dan menjadi bagian secara paksa di Indonesia, ratusan ribu orang papua telah menjadi korban kekerasan dari aparat indonesia atas nama negara.

Sehingga, kata Boma, ia memandang bahwa Otsus adalah alat yang memperpanjang penderitaan rakyat Papua di tanah Papua.

“Buktinya hari ini kita bisa lihat bahwa setelah UU Otsus berlaku selama 19 tahun, tidak ada kemajuan signifikan, tidak ada pembangunan infrastruktur, tidak ada perbaikan pendidikan dan kesehatan untuk orang Papua. Sehingga saya menegaskan bahwa Otsus harus dikembalikan ke Pusat dan tidak setuju untuk perpanjang Otsus,” tegasnya.