Ketua MRPB Kembali Hadiri Panggilan Kejati Papua Barat
Kantor Kejati Papua Barat di Manokwari (foto : istimewa)

Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Senin (26/4/2021).

Sebelumnya, Ahoren telah memenuhi panggilan klarifikasi penyidik Kejati atas laporan pengaduan (lapdu) sejumlah oknum anggotanya sendiri pada Senin pekan lalu.

Panggilan ke dua ini Ahoren tak sendiri. Kali ini ia menerima panggilan bersama Wakil Ketua I Maccleurita Bardorita Marianty Kawab, Wakil Ketua II Cyrillus Adopak, dan Sekretaris MRPB Victor Yan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua Barat, Billy Wuisan mengatakan bahwa pihaknya memanggil 10 orang untuk meminta keterangannya. Namun dalam hal ini yang menhadiri panggilannya hanya 5 orang saja. Salah satunya adalah unsur pimpinan lembaga kultur.

Pemanggilan MRPB Untuk Meminta Klarifikasi

Wuisan juga mengatakan, pemanggilan terhadap unsur pimpinan lembaga kultur itu guna memberikan keterangan tambahan. Dalam hal ini juga ia menjelaskan pemanggilan kali ini bukan untuk pemeriksaan saksi hanya ingin meminta klarifikasi.

Baca Juga : Jelang Play OFF AFC Persipura Lakukan Uji Tanding Dengan Bali United

“Status mereka semua yang sudah kami panggil itu bukanlah saksi, karena ini bukan pemeriksaan saksi melainkan permintaan klarifikasi atas lapdu,” ujar Wuisan.

Ia juga mengatakan, bahwa saat ini masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).

“Jika itu lapdu itu benar, diteruskan. Jika tidak, kami hentikan,” kata Wuisan.

Wuisan menerangkan, sejauh ini Kejati telah memanggil sebanyak 23 orang untuk dimintai keterangannya, terkait Lapdu dari sejumlah anggota MRPB.

“Dari puluhan orang itu, dua diantaranya berasal dari Bappeda Papua Barat,” ujar Wuisan.
Wuisan sendiri enggan menyebut isi pengaduan yang melatar belakangi panggilan klarifikasi itu.

Sebelumnya, Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren menuturkan, bahwa laporan oknum anggota MRPB kepada Kejati Papua Barat merupakan masalah internal. Dan hal itu masih dapat bisa membahasnya secara kelembagaan. Sebab, ada aturan internal berupa kode etik lembaga yang bisa mereka tempuh melalui Dewan Kehormatan.

Kendati demikian, Ia tak mempermasalahkan pengaduan oknum-oknum bersangkutan, sepanjang ada bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya menghargai panggilan klarifikasi Kejati atas pengaduan sejumlah oknum internal lembaga MRPB. Saya juga tidak akan mengintervensi proses yang ada,” ujar Ahoren.