Keuntungan UU Cipta Kerja Versi Pemerintah
Beritapapua.id - Keuntungan UU Cipta Kerja Versi Pemerintah - Line Today

Keuntungan UU Cipta Kerja Versi Pemerintah – DPR telah resmi mengesahkan UU Cipta Kerja lewat sidang paripurna. Meski begitu, penolakan dari masyarakat masih terjadi. Pemerintah sendiri mengklaim UU Cipta Kerja mempunyai berbagai keuntungan.

Dalam sidang paripurna, perwakilan pemerintah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sederet manfaat dari UU Cipta Kerja.

Manfaat pertama, menurut Airlangga, adalah UU Cipta Kerja mempunyai program yang bisa melindungi pekerja korban PHK. Program tersebut bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menurut Airlangga, program ini akan memberikan manfaat berupa pemberian insentif uang tunai dan program pelatihan kerja bagi para korban PHK, termasuk akses ke pasar tenaga kerja bagi yang hendak mencari pekerjaan.

“Pandemi tidak hanya berikan dampak ke perekonomian tapi juga butuh skema perlindungan baru. Dan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang berikan manfaat cash benefit, dan pelatihan untuk upgrading atau reskilling. Serta akses informasi pasar tenaga kerja,” kata Airlangga, dalam pidatonya pada sidang paripurna, Senin (5/10).

Manfaat berikutnya, adalah pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM. Airlangga mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja, biaya sertifikasi halal akan menjadi tanggungan pemerintah.

“Terkait sertifikasi halal pemerintah menanggung biaya sertifikasi halal untuk usaha menengah dan kecil. Kami mau melakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal,” kata Airlangga.

Baca Juga: Pelintiran Informasi Soal UU Cipta Kerja

Keuntungan Lainnya

Airlangga juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja mengatur izin kapal dari para nelayan. Jika sebelumnya izin kapal harus melewati beberapa instansi, lewat UU Kerja, izin kapal cukup lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Untuk nelayan yang sebelumnya proses perizinan kapal ikan melalui beberapa instansi, dengan undang-undang ini cukup diproses di Kementerian kelautan dan Perikanan,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa UU Cipta Kerja juga mengatur soal pembangunan dan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dari sisi perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam UU ini akan dipercepat. Akan diperbanyak pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Airlangga.

Nantinya, dalam UU Cipta Kerja, pemerintah akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mengelola hal tersebut.