KKB Menguasai Medan di Papua Polri Akui Kesulitan
Kelompok Kriminal Bersenjata (foto : istimewa)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengakui cukup sulit menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Karena KKB begitu sangat menguasai medan yang ada di Papua. Hal itu membuat Polri begitu kewalahan untuk menangani KKB.

Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw, yang berada di Jakarta pada, Senin mengakui hal tersebut.

Ia menyatakan pihak Polri cukup sulit menangani kelompok yang telah mendapat label sebagai teroris dari pemerintah tersebut karena menguasai medan.

“Saya mau katakan di momen ini kita sabar mengikuti apa yang menjadi kebijakan. Karena sudah sangat sulitnya menangani mereka ini, mereka menguasai medan dan menguasai semuanya,” ujar Paulus Waterpauw.

Usaha Pencarian Terhadap Penyokong Dana KKB

Ia mengatakan dengan labelisasi teroris kepada KKB, maka pemerintah akan mengetahui siapa yang menyokong hingga mendanai. Pada ranah tersebut ada ruang yang bisa dimasuki oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri guna menanganinya.

Mantan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Papua tersebut mengaku heran dengan KKB yang bisa membeli senjata dan kebutuhan lain. Ia bingung lantaran anggota KKB tidak ada yang bekerja.

Baca Juga : Anggota DPR Papua Dukung Yance Mote Untuk Jadi Kadin Papua

“Memang aneh, tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap, tapi bisa membeli senjata dan amunisi yang begitu mahal, itu dari mana,” ujarnya.

Paulus juga menjelaskan terdapat beberapa alasan dari mana sumber pendapatan KKB, sehingga bisa membeli senjata dan amunisi. Ini juga menjadi fokus pemerintah dan sedang mencarinya dan harus memutus pendanaan tersebut.

Menyangkut label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, karena cap itu hanya khusus kepada KKB saja.

Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah mengatakan ada banyak hal yang bisa dilakukan banyak pihak termasuk menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait konflik yang terjadi di Papua.

Masukan-masukan tersebut tidak hanya berguna bagi masyarakat Papua, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum, sebab Papua adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).