KOMPAK Desak KPK Untuk Segera Menangkap Para Koruptor di Papua
beritapapua.id - Aksi demonstrasi Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) untuk mendesak penuntasan kasus korupsi di Papua. (foto: istimewa)

Dalam memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, 9 Desember 2021 kemarin, Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menangkap oknum-oknum pejabat negara, yang melakukan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua.

Pernyataan itu mereka sampaikan dalam aksi demo damai yang berlangsung di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Kamis (9/12/2021) kemarin.

“Hari ini kita berada pada titik dimana pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan,” kata aktivis KOMPAK, Leo Himan dalam keterangan pers tertulisnya.

KOMPAK menilai, pengawasan pemerintah belum efektif, sistem birokrasi terus membuka peluang bagi korupsi, sedangkan politisi dan pengusaha terus memelihara hubungan khusus yang kerap menimbulkan konflik kepentingan.

Mereka juga mengatakan bahwa sistem antikorupsi dan upaya memberantas korupsi di Papua masih jauh tertinggal. Terutama dari kebutuhan nyata untuk menghilangkan korupsi yang kian kompleks sifat dan polanya.

“Pemberantasan korupsi di Papua ibarat bayi yang terus belajar merangkak. Publik tentu berharap ada lompatan besar dalam penanganan korupsi di Papua,” kata aktivis lainnya, Luis Raiwaki.

Perangi Korupsi Bersama

Dia mengatakan, korupsi adalah musuh nyata dalam pembangunan di tanah Papua. Untuk itu Pemerintah, sektor swasta, lembaga politik dan politisi, serta masyarakat harus bisa bekerjasama dalam memerangi korupsi yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, publik harus melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korupsi terlihat di sekitar mereka.

Dia melanjutkan, KOMPAK menuntut perbaikan dan penuntasan beberapa hal. Pertama, penyelidikan lebih mendalam atas dugaan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional XX di Papua, Oktober 2021.

Baca Juga: Pemprov Papua Rilis Buku Rekam Jejak Implementasi Otsus

“Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan besaran dana PON dari tahun 2018 – 2021, bila ditotal mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun. Dana yang sangat besar namun meninggalkan banyak persoalan. Terutama tunggakan pembayaran honor para tenaga relawan, media, dan pihak ketiga lainnya,” kata Luis.

Kedua, KOMPAK juga mendesak KPK menangkap oknum-oknum pejabat negara yang diduga korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus). KOMPAK juga meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe, DPR Papua, dan aparat penegak hukum bergandengan tangan untuk memberantas korupsi yang mengakar di Papua.

Aktivis KOMPAK lainnya, Gifli Buiney mengatakan, pihaknya akan memantau proses dan keseriusan pihak-pihak terkait dalam pemberantasan korupsi di Papua.

“KOMPAK akan kembali menggelar aksi turun jalan, sebagai bukti kepedulian rakyat mengawal penyelesaian kasus korupsi di Papua,” katanya.