Konflik Tak Kunjung Usai, Bupati Intan Jaya Nyalakan Perdamain
Suasana duka OAP usai ditembak KKB (foto : channel-indonesia.com, edited : beritapapua.id)

Konflik Tak Kunjung Usai, Bupati Intan Jaya Nyalakan Perdamaian – Beberapa pekan terakhir, Intan Jaya seakan menjadi pusaran konflik bersenjata di Papua. Kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok pejuang kemerdekaan berulang kali terjadi di sana sejak 2019 hingga kini. Korban dari kalangan warga sipil dan aparat keamanan berjatuhan.

Seruan perdamaianpun tak henti hentinya terdengar dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tak tinggal diam. Berupaya mencari solusi damai di tengah nyala bara konflik di wilayahnya.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni menyatakan telah membentuk tim negoisasi kepada kedua pihak yang berkonflik.Tim ini bertugas memediasi dan komunikasi antara kelompok bersenjata Intan Jaya dengan pemda serta aparat keamanan TNI-Polri.

Latifah Anum Siregar dari Jaringan Damai Papua mengatakan, upaya damai yang pemerintah daerah tempuh patut dapat dukungan. Akan tetapi, mereka yang berada dalam tim negosiasi atau tim mediasi itu mesti berasal dari pihak yang netral.

Paling memungkinkan adalah pihak agama atau gereja, meski konflik Intan Jaya mencatat pengalaman buruk terhadap tokoh agama di sana. Ada di antaranya mengalami penyiksaan hingga penghilangan nyawa secara paksa.

“Pemkab menjadi titik kunci dengan melihat pihak yang netral. Kita tidak usah membayangkan misalnya pihak dari luar. Akan tetapi coba didiskusikan bersama, siapa orang orang yang terlibat dalam tim. Ini perlu dirumuskan secara baik,” kata Anum Siregar.

Kata Anum, dalam konsep mediasi ketika kedua pihak tidak mencapai win win solution, biasanya pilihannya adalah konsesi. Pihak yang berkonflik mendapat apa, atau memberikan apa kepada pihak lain.

Menentukan Target Upaya Damai

Pemda setempat mesti menentukan target yang akan dicapai dari upaya damai. Apa yang mesti dilakukan, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil.

“Pihak yang bertikai mau memberikan apa, mau melakukan apa, dan mau tidak melakukan apa. Itukan harus disepakati bersama. Selain itu berapa lama waktunya. Ini beberapa hal yang penting,” ujarnya.

Bagi Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua itu, yang terpenting memberikan rasa aman kepada warga sipil. Kini warga sipil di Intan Jaya kini terdesak di antara kedua pihak yang berkonflik.

Baca Juga : Anak-Anak pun Rentan Terhadap Efek Jangka Panjang Covid

Pembentukan tim mediasi juga menggambarkan terjadi krisis kemanusiaan di Intan Jaya. Ada masalah mendasar, warga kehilangan tempat tinggal, tidak bisa makan dengan baik, dan tidak mendapat hak pendidikan, kesehatan, tidak merasa rasa aman dan nyaman.

Bukan baru kali ini Pemkab Intan Jaya membentuk tim. Menurut Anum, sejak peristiwa di Distrik Hitadipa pada September 2020 silam, bupati menyatakan akan membentuk tim mediasi.

Bupati Intan Jaya : Membentuk Tim Pemulihan Keamanan

Kemudian pada Februari 2021, bupati menyatakan membentuk tim penanganan dan pemulihan keamanan. Tim itu terdiri dari organisasi perangkat daerah. Belum lagi tim di luar pemerintah kabupten. Di antaranya Tim Gabungan Pencari Fakta dan Tim Kemanusiaan untuk Papua.

“Tim inikan sangat banyak. Kita lihat secara positif ini bagian dari respons situasi Intan Jaya. Harus berkoordinasi. Bagaimana peran dan hubungan antar dua tim yang diinisiasi oleh bupati. Kalau jalan sendiri sendiri tidak akan tercapai,” ucap Anum Siregar.

Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid berpendapat, secara umum negara seakan tidak berniat menyelesaikan berbagai masalah di Papua.

Gagasan berdialog damai yang JDP kumadangakan dan berbagai pihak sejak 2009, tidak dapat respons secara serius dari pemerintah.

Katanya, pamangku kepentingan di Jakarta selalu mempertanyakan dengan pihak siapa mereka akan berdialog di Papua.

“Lho dulu ketika ada Theys Eluay, malah dibunuh. Lalu ketika orang Papua menunjuk lima juru runding di ULMWP malah ditolak. Malah dituduh macam macam. Dituduh memprovokasi kerusuhan dan lainnya,” kata Usman Hamid.

Katanya, ini menggambarkan negara selalu beralasan untuk menghindar dari penyelesaian masalah.

“Pemeliharaan masalah itukan terkadang menciptakan berbagai kesempatan. Misalnya kesempatan menciptakan keuntungan materil dari masalah Papua itu,” ucapnya.