Kontroversi Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja
beritapapua.id - Kontroversi Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja - properti.kompas.com

Omnibus Law adalah satu regulasi atau aturan baru yang dibentuk sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah ada berlaku. Konsep ini menggantikan beberapa pasal pada suatu aturan dan disaat bersamaan mencabut aturan-aturan yang ada pada regulasi lain.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menuai pro dan kontra, kalangan buruh menolak Omnibus Law karena dinilai banyak pasal-pasal yang menimbulkan kerugian kepada pihak buruh. Selain itu Pasal 170 juga menuai kontroversi dimana pada pasal itu berbunyi:

“(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarlan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Yang mana pada Ayat (2) dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini yaitu Presiden mempunyai wewenang untuk mengubah undang-undang melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, bukan berarti memberikan kekuasaan penuuh kepada pemerintah untuk mengubah UU melalui PP. pada Ayat (3) yang berunyi:

“(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Artinya Presiden harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam melakukan penetapan. Usulan Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada intinya tetap menghormati peran DPR RI. Yang mana jika harus mengubah UU, maka akan memerlukan waktu dan proses antara lain mengusulkan perubahan program legislasi nasonal dan pembahasan pemerintah dengan DPR RI.

Baca Juga: Danau Cinta Di Atas Bukit Sentani

Mengganti UU melalui PP merupakan kekeliruan

Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., mengatakan bahwa menggantikan UU dengan PP merupakan kekeliruan.

“Kalau lewat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) kan sejak dulu, Kalau undang-undang digantu dengan Perppu sejak dulu bisa, tapi kalau isi undang-undang dihanti dengan PP, diganti dengan Perpres itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik”

Perlu diketahui Kedudukan UU diatas PP, artinya UU memiliki kekuasaan lebih tinggi diatas PP, yang mana PP tidak boleh bertentangan dengan UU, dalam artian PP harus mengikuti peraturan di atasnya sehingga tidak dimungkinkan UU digantikan dengan PP.

Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Ketetapan Majelis Permuysawaratan Rakyat (Tap MPR)
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (UU/Perppu)
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah Provinsi (Perprov)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda)

Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori maka peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Adanya hierarki perundang-undanganan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya tumpang tindih peraturan.

Berdasarkan Hierarki tersebutlah yang tidak memungkinkan untuk UU digantikan dengan PP. UU baru dapat digantikan melalui Perppu. Untungnya RUU Cipta Kerja masih berbentuk draf sehingga bisa diperbaiki lagi kedepannya.