Korupsi Anggaran Virus Corona, Diancam Hukuman Mati
beritapapua.id - Korupsi Anggaran Virus Corona, Diancam Hukuman Mati - wartaekonomi

Korupsi Anggaran Virus Corona, Diancam Hukuman Mati – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi APBN senilai Rp405,1 triliun ditujukan ke sejumlah sektor ekonomi merespon wabah virus Corona (Covid-19). Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Jokowi menegaskan pemerintah mengambil langkah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melawan corona.

Dalam Perinciannya, anggaran Rp405,1 triliun itu akan dipakai Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Dana Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter. Kemudian Rp110 triliun untuk jaring pengamanan sosial yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan korupsi ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi penanganan anggaran virus Corona. KPK juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) untuk percepatan pengadaan barang kebutuhan penanganan Covid-19

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan “Ingat, ancaman hukum mati koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana,” dikutp dari Kompas.com. Firli memastikan, lembaga antirasuah masih melakukan pemberantasan korupsi di tengah merebaknya wabah virus Corona.

Baca Juga: Air Terjun Botai, Spot Wisata Teluk Bintuni Yang Masih Asri

Pengaturan Ancaman Mati Bagi Koruptor

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pasal 2 Ayat (1) berbunyi :

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”

Pada bagian penjelasan UU Tipikor Pasal 2 Ayat (2) yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sebelumnya Wabah virus Corona termasuk kedalam bencana non-alam merujuk pada UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Status Keadaan Darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Yang pada saat ini wabah Corona statusnya adalah Bencana Nasional Non-alam yang ditetapkan oleh Presiden.

Sehingga dengan adanya status keadaan darurat bencana maka Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dapat diberlakukan. Disebabkan karena Negara dalam keadaan bahaya akibat pandemi virus Corona.