KPK: Ekspansi Sawit Papua Punya Beberapa Pelanggaran
Ekspansi Sawit Papua Punya Beberapa Pelanggaran

Ekspansi Sawit Papua – Ipi Maryati Kuding selaku Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebut ekspansi sawit Papua bermasalah. Ia menyebut pihaknya menemukan sejumlah permasalahan, termasuk pelanggaran izin.

Sebelumnya, KPK bersama 11 lembaga lainnya bekerja sama dalam mengevaluasi perkebunan sawit di Provinsi Papua Barat. Dalam evaluasi tersebut, sejumlah pelanggaran pun terungkap.

“Beberapa masalah yang menjadi temuan Tim Evaluasi adalah pelanggaran berbagai perizinan, praktik deforestasi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan dengan cara bakar,” kata Ipi, mengutip CNN, edisi Selasa (22/02/2021).

Tak hanya itu, pelanggaran itu membawa sejumlah permasalahan bagi tanah Papua. Termasuk dalamnya adalah konflik.

“Tidak tersalurkannya pemerataan ekonomi kepada masyarakat sekitar areal konsesi, konflik tenurial, serta persoalan yang muncul terkait dengan kewajiban pembangunan kebun plasma,” imbuhnya.

Ekspansi Sawit Papua

Sebanyak 24 perusahaan terlibat dalam ekspansi sawit seluas 576.090,84 hektare itu. Menurut hasil evaluasi KPK, hanya 11 perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau melakukan penanaman.

Atas temuan tersebut, KPK akan memberikan rekomendasi terkait tata kelola perkebunan sawit demi mencegah peluang korupsi. Nantinya, rekomendasi ini akan disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan pemerintah pusat.

“Dengan pelaksanaan rekomendasi ini, KPK berharap perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit bisa dilakukan sehingga mampu menutup peluang terjadinya korupsi,” pungkas Ipi.

Tanah Papua Adalah Benteng Terakhir Hutan Tropis Indonesia

Baca juga: Ramai Kasus Perselingkuhan, Bagaimana Menyikapinya?

Menurut catatan Greenpeace, Indonesia terus kehilangan hutannya demi ekspansi sawit. Mulai dari Kalimantan, Sumatera, hingga Papua. Sepanjang tahun 2001 hingga 2019, Kalimantan telah kehilangan 1.778.125 hektare hutan dan Sumatera 712.001 hektare hutan.

Lantaran hutan Kalimantan dan Sumatera sudah menipis, proyek ini mulai beralih ke Papua. Hal ini disampaikan oleh Arie Rompas selaku Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

“Lahan di Sumatera, Kalimantan itu sudah habis. Sehingga mereka [korporasi sawit] mulai mengalihkan ekspansi mereka ke Papua. Kebetulan Papua hutannya masih bagus,” ungkap Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengutip CNNIndonesia.com, edisi Desember 2020.

Sejak 2005, Greenpeace menyebut perizinan izin lahan sawit di Papua kian meningkat. Tercatat, perizinan tersebut mencakup 2.951.883 hektare lahan hutan pada tahun 2019.

Papua merupakan benteng hutan tropis terakhir Indonesia. Dari total luas hutan Papua, mereka mampu menyumbang lebih dari 38 persen dari total tutupan hutan Indonesia. Namun, menurut catatan BPS 50 persen dari jumlah tersebut masuk dalam kategori hutan produksi.

Ini jelas mengancam kelestarian hutan Papua. Terlebih, dengan banyaknya perizinan ekspansi sawit membuat luas hutan Papua menipis.