KPK Minta Kejujuran Calon Kepala Daerah
Beritapapua.id - KPK Minta Kejujuran Calon Kepala Daerah - Tribun

KPK Minta Kejujuran Calon Kepala Daerah –┬áKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para calon kepala daerah untuk melaporkan sumbangan kampanye yang diterimanya secara terbuka dan valid.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kejujuran dalam pelaporan sumbangan kampanye merupakan salah satu indikator integritas calon kepala daerah (cakada).

“Salah satu indikator integritas cakada adalah kejujuran melaporkan tiap sumbangan kampanye. Hasil survei KPK tahun 2018 menemukan 82,3 persen cakada menyatakan adanya donatur atau penyumbang dalam pendanaan pilkada,” kata Alex dalam acara Pembekalan Calon Kepala Daerah, Selasa (24/11).

Alex pun menjelaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, berkaitan erat dengan sumbangan yang diterima kepala daerah tersebut dari donatur sebagai bentuk balas jasa.

Para donatur biasanya meminta sejumlah hal kepada kepala daerah yang mereka sokong, seperti kemudahan perizinan, kemudahan mengikuti tender proyek pemerintah, penentuan peraturan daerah, hingga prioritas dana bantuan sosial.

Untuk itu, Alex meminta kepada semua calon kepala daerah agar memiliki program pemberantasan korupsi. Terlebih hari pemungutan suara untuk calon kepala daerah jatuh pada tanggal 9 Desember 2020, yang juga merupakan Hari Antikorupsi Sedunia.

“Tanggal 9 itu momen bapak ibu terpilih sebetulnya. Bapak ibu mengingat itu juga sebagai hari Hakordia dan ketika terpilih bapak ibu memiliki program pembeerantasan korupsi,” ujar Alex.

Alex juga mengatakan bahwa KPK siap membantu para kepala daerah untuk mewujudkan harapan masyarakat yang telah memilih mereka.

Baca Juga: DPR Tegaskan Pilkada Serentak Tetap Lanjut

KPK Akan Tindak Tegas Calon Kepala Daerah yang Terindikasi Korupsi

Wakil Ketua KPK lainnya, Nawawi Pomolango menegaskan bahwa KPK akan tetap melakukan proses hukum di tengah penyelenggaraan Pilkada 2020. Ia pun memastikan KPK akan menindak pasangan calon kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

“Dalam kondisi seperti ini, jika kemudian komisi menemukan praktek indikasi tindak pidana korupsi. Komisi akan melakukan pada saat sekarang juga,” kata Nawawi.

Nawawi juga menegaskan bahwa KPK tidak akan menunda proses hukum bagi calon kepala daerah. KPK pun juga telah membuka penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa calon kepala daerah.

“Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan para kandidat masih terus berjalan tanpa ditagguhkan,” kata Nawawi.