KPK Minta Pemkot Sorong Agar Tarik Pajak Usaha Galian C
Tim KPK bersama pemerintah daerah kota Sorong saat meninjau lokasi galian C di Sorong, Rabu (28/09/2021). (foto : antara)

KPK mendorong Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat agar menarik pajak dari usaha industri pertambangan galian c di daerah tersebut. Hal ini lantaran selama ini beroperasi merusak lingkungan tanpa ada kontribusi bagi daerah.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V, Dian Patria di Sorong, Rabu, mengatakan usaha galian c di kota Sorong harus membayar pajak. Dan hal yang terpenting jangan sampai masyarakat terzholimi. Karena akibat mendapatkan debu dari proses penambangan, namun tidak ada kontribusi dari perusahaan untuk masyarakat setempat.

Ia juga mengatakan, adanya risiko tinggi kecelakaan akibat lalu lalang kendaraan pengangkut hasil tambang galian c serta jalan menjadi rusak.

Dian juga berkata, karena letaknya berdekatan dengan pantai menyebabkan rusaknya ekosistem laut. Dan hal itu membuat pantai menjadi kotor, populasi ikan berkurang dan hilangnya potensi pariwisata.

“Namun berdasarkan hasil kunjungan lapangan didapatkan informasi bahwa beberapa perusahaan seperti di kawasan Tanjung kasuari diduga tidak memiliki izin beroperasi,” ujarnya.

KPK juga mendapat informasi ada potensi ketidakpadanan data antara slip pembayaran pajak yang Dinas Perindustrian Kota Sorong kelurkan dengan jumlah nominal pembayaran pajak yang seharusnya pelaku usaha bayarkan.

“Seharusnya perusahaan patuh pada aturan Undang-undang No. 28 tahun 2009 bahwa pemberian pajak galian C hak pemerintah kota walaupun izin tidak di bawah kewenangan Pemkot. Bapenda harus diberi kepercayaan penuh untuk mengelola pajak secara maksimal,” tegas Dian.

KPK : Potensi Kebocoran Pajak Atas Hasil Tambang Galian C

KPK menilai adanya potensi kebocoran pajak atas hasil tambang galian C untuk kepentingan sendiri yang tidak perusahaan bayarkan. Hal itu berdasarkan keterangan perwakilan perusahaan yang ada di lapangan. Atas hasil tinjauan lapangan tersebut, KPK merekomendasikan kepada Pemda untuk duduk bersama Bapenda dengan Dinas Perindustrian menutup celah kebocoran.

Baca Juga : TNI-Polri Melumpuhkan Sembilan Orang (KKB)

“Kumpulkan semua informasi terkait kewajiban perizinan dan pajak. Selain itu, sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan, Pemda perlu mengadakan jembatan timbang bekerja sama dengan Bank Papua misalnya, agar perhitungan jumlah berat yang dibawa setiap kendaraan pengangkut yang membawa hasil tambang akurat untuk Pemkot gunakan sebagai rujukan pembayaran pajak,” tambah Dian.

Pemkot Sorong melalui Sekda Yakop Karet berjanji akan segera menindaklanjuti temuan lapangan ini dan melakukan koordinasi internal Bapenda, Dinas Perindustrian, Dinas LH, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Satpol PP untuk memastikan data pelaku usaha dan kepatuhannya. Selanjutnya akan melakukan audit izin dan pajak serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar.