KPK Undang Kejagung dan Bareskrim Terkait Kasus Djoko Tjandra
Beritapapua.id - KPK Undang Kejagung dan Bareskrim Terkait Kasus Djoko Tjandra - Tempo

KPK Undang Kejagung dan Bareskrim Terkait Kasus Djoko Tjandra – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara kasus dugaan korupsi yang menjerat Djoko Tjandra dan tersangka lainnya.

“Sebagai pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana ketentuan UU, KPK mengundang pihak Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk gelar perkara di KPK pada hari Jumat, 11 September 2020. Terkait perkara yang diduga melibatkan tersangka DST (Djoko Soegiarto Tjandra) dkk,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri.

KPK akan melaksanakan gelar perkara tersebut pada Jumat (11/9). KPK membagi gelar perkara menjadi dua sesi yakni pukul 09:00 untuk Bareskrim, dan pukul 13:30 untuk Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Ali Mukartono akan hadir dalam gelar perkara tersebut.

Bareskrim menyatakan bahwa mereka telah menerima undangan dari KPK. Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim akan menghadiri gelar perkara tersebut.

 Baca Juga: Antisipasi Pemerintah Terhadap Lonjakan Covid-19

ICW Berharap Gelar Perkara Tidak Cuma Sekedar Formalitas

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap gelar perkara tersebut tidak hanya sekedar formalitas belaka. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana berharap KPK dapat memanfaatkan momen ini untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi.

Menurut Kurnia, ada tiga poin krusial dalam gelar perkara tersebut.

Pertama adalah kemungkinan petinggi Kejagung yang mengetahui pertemuan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra.

Kedua adalah alasan Djoko Tjandra mempercayai Pinangki.

Dan ketiga adalah dugaan adanya oknum Mahkamah Agung yang memfasilitasi pengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra.

Tidak hanya itu, ICW pun mendesak KPK untuk segera mengambil alih penanganan perkara korupsi yang menjerat Djoko Tjandra dan tersangka lainnya.

Kurnia menegaskan bahwa KPK mempunyai wewenang untuk mengambil alih penanganan perkara di Kejagung dan Kepolisian. Mengingat kasus tersebut melibatkan aparat penegak hukum. Kurnia juga menilai dengan KPK akan menangangi perkara tersebut secara independen dan objektif.

“Publik sulit percaya terhadap objektivitas penanganan perkara jika penegak hukum A menangani perkara yang juga melibatkan oknum penegak hukum A,” kata Kurnia.