KPU Berikan Standar Kesiapan Pilkada Serentak
beritapapua.id - KPU Berikan Standar Kesiapan Pilkada Serentak - Kanal Kalimantan

9 Desember 2020  menjadi tanggal yang ditetapan menjadi hari pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak. Maka dari itu perlu adanya persiapan-persiapan dalam membuat tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu yang sempat ditunda harus segera kembali dimulai, yakni dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 ini.

Terkait dimulainya tahapan-tahapan pemilu, KPU sendiri menyampaikan bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi demi keselamatan dan kelancaran tahapan-tahapan Pilkada serentak 2020. Karena situasi Covid-19 masih menjadi status bencana nasional, maka sebagaimana ditentukan di Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka KPU mengajukan syarat pelaksanaan pilkada lanjutan harus dilakukan sesuai dengan standar protokol Covid-19. Dengan masuknya standar protokol Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020, maka perlu ada perhitungan bahkan desain ulang dalam pola pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada serentak dengan memperhatikan aspek utama yakni kesehatan manusia.

Hasyim Asyari selaku Komisioner KPU mengatakan ada dua standar yang perlu diperhatikan pelaksanakan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Dua hal inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukuran untuk menilai apakah pemilu benar-benar siap diselenggarakan di tengah merebaknya Covid-19.

Baca Juga: Pemerintah Keluarkan Tapera Agar Pekerja Punya Rumah

Dua Standar dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak

Standar Pertama adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak ini tetap mengacu pada standar Pemilihan yang demokratis dan bersih. Karena ini merupakan hal krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Apapun kondisi yang dihadapi, termasuk pandemi Covid-19 proses pilkada maupun hasil pilkada harus menjamin tetap berintegritas.

Kedua adalah standar kesehatan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Ini diperuntukan agar pemilu tetap dapat berlangsung dengan memenuhi unsur berlangsung secara demokratis dan bersih juga menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Lebih lanjut Hasyim Asri mengungkapkan karena situasi Covid-19 maka diperlukan adanya standar tambahan protokoler Covid-19. Yang berarti harus ada peraturan KPU tentang bagaimana pedoman teknis penyelenggaraan pilkada yang berkaitan dengan Covid-19. Seperti halnya adanya jaga jarak secara fisik, dan secara waktu. Kemudian jumlah pemilih di TPS yang menurut UU Pilkada maksimal 800, harus diatur ulang.

Selanjutnya untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual yang metodenya sensus dan bertemu orang. Karenanya petugas KPU perlu dibekali dengan perangkat kesehatan untuk memastikan mereka sehat, terbebas dari Covid-19 dan tidak menjadi pembawa virus. Hal lainnya yang juga harus diperhatikan adalah berbagai perangkat kesehatan seperti hand sanitizer dan juga masker.

Menteri Keuangan Membahas Kepastian Ketersediaan Anggaran

Dengan masuknya standar protokol Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020, maka perlu ada pola pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada serentak. Pemerintah dalam hal ini Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan direncanakan akan membahas kepastian ketersediaan anggaran tambahan atau peralatan protokol Covid-19 untuk menjalankan protokol Covid-19 dalam tahapan pilkada.

Pemenuhan kebutuhan anggaran tambahan ini dimaksudkan untuk menjalankan protokol penanganan Covid-19 menjadi prasyarat untuk menjalankan tahapan lanjutan pilkada bagi penyelenggara dan pemilih sebagai pertimbangan utama dari sisi kesehatan masyarakat. Sebab mitigasi terhadap potensi penyebaran Covid-19 tidak bisa dilakukan sembarangan keren beresiko terhadap penyebaran infeksi Covid-19 yang selain membahayakan, juga akan menjadi sorotan negara-negara lain. Ini terutama terjadi jika keputusan berkumpul sudah diambil, tetapi tidak disiapkan dengan baik bagaimana tata cara orang-orang berkumpul. Menyusul belum jelasnya aturan teknis pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19 dan ketidaksiapan daerah soal anggaran.