Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian bersama rombongan meninjau lokasi pembangunan infrastruktur di beberapa titik-titik di Manokwari. Pada kesempatan itu ia turut didampingi oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, para pimpinan perangkat daerah dan instansi.
Setelah meninjau beberapa lokasi pembangunan tersebut, Helson mengapresiasi ide pembangunan infrastruktur tersebut.
Menurutnya, Bupati Manokwari menginginkan jalan dari Beringin ke Bandara Rendani adalah jalan layang. Hal itu dengan pertimbangan bahwa jalan tersebut akan menjadi ikon Manokwari dan Papua Barat.
“Kalau di Jayapura bisa dibangun ikon, kenapa di Manokwari tidak bisa. Itu alasan Pak Bupati. Di samping itu, kalau alternatif yang non-layang itu akan banyak membutuhkan penggusuran karena itu padat penduduk. Jadi di samping biaya pengadaan tanah, biaya sosialnya juga cukup tinggi. Itu yang Pak Bupati tidak mau. Dua alasan itu yang paling kuat. Nanti kita akan bicarakan juga dengan Kementerian PUPR,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa ide Bupati Manokwari dalam pembangunan infrastruktur tersebut sangat bagus. Sebab nantinya jalan lingkar tersebut akan menjadik bisnis distrik.
Menurutnya rencana program Bupati Manokwari juga luar biasa, karena Pasar Sanggeng nantinya akan berubah menjadi pasar modern. Dengan begitu semua kebutuhan warga akan berada di Pasar Sanggeng. Dan ini juga membuat kekumuhan di wilayah tersebut akan hilang.
Jadi, dengan program Bupati tersebut ia percaya bahwa wilayah itu nantinya akan menjadi salah satu daerah tujuan wisata.
Pengerjaan Secara Bertahap
Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan pembangunan jembatan dan alihtrase jalan menjadi salah satu jalan strategis di ibukota Provinsi Papua Barat, namun pengerjaannya bisa secara bertahap untuk dilakukan.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan tersebut diperkirakan sekitar Rp1 triliun lebih sesuai hasil perhitungan Balai Jalan.
Baca Juga: Moeldoko Menilai Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik
“Kalau sekaligus dikerjakan ini tentu menjadi beban yang besar bagi anggaran negara sementara kita ada dalam masa pandemik Covid-19, tapi kita berharap ini dikerjakan secara bertahap sampai 2024 atau 2025 sudah bisa beroperasi jembatan dan juga jalan alihtrase ini,” ujarnya.
Menurut Hermus, pembangunan jembatan dan alihtrase jalan tersebut juga akan menjadi destinasi wisata di ibukota Provinsi Papua Barat. Dengan demikian akan memberikan dampak ekonomi juga kepada masyarakat.
“Banyak orang bisa datang ke ibukota provinsi untuk berfoto di sini tapi bisa menginap di hotel kemudian restoran-restoran kita bisa laku. Dampak perekonomian ada saja sepanjang banyak ikon yang bisa kita hadirkan di ibukota provinsi itu akan menarik banyak orang juga yang datang ke Manokwari dan bisa berlama-lama tinggal di sini,” ungkapnya.
Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, lanjut Hermus, sudah harus bisa bertransformasi, termasuk transformasi infrastruktur. Oleh karena itu, infrastruktur yang dihadirkan dan dibangun bukan infrastruktur yang biasa-biasa, tapi infrastruktur yang menghadirkan wibawa negara di daerah.
“Jadi kita bangun Papua sebagai bagian yang terintegrasi dari NKRI. Jadi kalau ada sesuatu yang besar yang dihadirkan negara di daerah, saya kira rakyat Papua, rakyat Manokwari akan bangga terhadap pemimpinnya. Bangga terhadap Presiden, bangga terhadap Kementerian PUPR, dan semua pemimpin negara kita. Bahkan rakyat merasa bahwa memang pemerintah punya hati untuk bangun Papua,” katanya.
