Lalu Lintas Di Jakarta Padat Meski Masa PSBB
beritapapua.id - Lalu Lintas Di Jakarta Padat Meski Masa PSBB - Antara

Meski masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung, kemacetan lalu lintas masih terjadi di Ibu Kota. Sejumlah ruas jalan Jakarta padat, salah satunya macet total di ruas Tol Dalam Kota, kuningan, Jakarta. Kepadatan arus lalu lintas juga terpantau dari perempatan Kuningan menuju Pancoran. Sedangkan arus sebaliknya, dari Pancoran ke Kuningan terpantau lancar.

Presiden Jokowi pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengefektifkan larangan mudik.

“Agar larangan mudik berjalan efektif di lapangan, dan perlu diingat juga yang dilarang itu mudiknya, bukan transporitasinya karena transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita dan ekonomi esensial tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tegas Presiden.

Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU) Horas Sinaga, mengatakan pemerintah perlu tegas menindak pelanggar PSBB, sebab kondisi di Jakarta misalnya nyaris normal seperti sebelum Covid-19.

“Ini masalahnya kan banyak orang rendah kesadarannya, sudah tahu PSBB dan angka positif virus Covid tinggi, tapi mereka seperti abai. Tak pakai masker, sengaja berkerumun, bahkan merokok sembarangan. Memang peraturannya ada, tapi law enforcement itu lemah sekali,” ujarnya.

Baca Juga: Diduga Langgar Aturan PSBB, Habib Bahar Bin Smith di Jemput Polisi

Pelonggaran PSBB, Masih Sebatas Rencana

Presiden Jokowi memastikan, hingga saat ini pemerintah belum melakukan pelonggaran terhadap aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Komentar ini keluar saat publik tengah gencar melayangkan kritikan lantaran sebelumnya muncul adanya wacana pelongaran terhadap PSBB.

Meski demikian, pemerintah mengeluarkan daftar pengecualian bagi sebagian orang yang dapat tetap melakukan perjalanan antarwilayah dalam masa larangan mudik. Daftar pengecualian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Daftar pengecualian tersebut di antaranya adalah ASN atau personel yang bekerja pada lembaga yang terlibat dalam layanan penanganan Covid-19 seperti petugas kesehatan, petugas keamanan, serta personel penting yang mendukung pelayanan keperluan dasar dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, masyarakat biasa yang salah satu anggota keluarga intinya (ayah, ibu, suami/istri, anak, saudara kandung) mengalami sakit keras ataupun meninggal juga diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Hal ini juga berlaku pada pekerja migran (PMI), Mahasiswa yang kuliah di luar negeri, serta pemulangan WNI dengan alasan khusus.