Limbah Pertenakan Sapi Di Kediaman Wakil Bupati Teluk Bintuni
Tampak samping lahan perternakan sapi di Kabupaten Teluk Bintuni (foto : istimewa)

Limbah Pertenakan Sapi Di Kediaman Wakil Bupati Teluk Bintuni – Yohanis Akwan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti menyoroti pengelolahan limbah Peternakan Sapi yang mereka nilai mencemari lingkungan. Pasalnya, limbah yang usaha peternakan Sapi, di samping Rumah Tamu Negara Wakil Bupati Teluk Bintuni cukup mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Limbah Pertenakan Sapi

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti, Yohanis Akwan, SH mengatakan bahwa masyarakat mengeluhkan pengelolaan limbah Sapi yang secara tidak sehingga mengganggu kenyamanan warga.

“Saya dapat laporan dari warga, soal pembuangan Limbah dari Sapi – Sapi itu sangat mengganggu kenyamanan warga. Mereka minta agar pemilik peternakan harus memperhatikan pengelolaan limbah. Sistem pengelolaan limbah dari sapi-sapi itu bagaimana,” kata Akwan kepada Media ini, Jumaat (12/3/2021).

Selanjutnya, Yohanis mempertanyakan perihal kelengkapan perizinan dari peternakan tersebut ke Dinas terkait di Teluk Bintuni.

Melihat jumlah ternak pembudidayaan dalam kandang, ini bisa masuk dalam kategori sebagai usaha peternakan skala kecil. Hal ini berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Dan Perizinan Usaha Peternakan.

Dalam Permentan Nomor 14 tahun 2020, jenis usaha peternakan skala kecil, harus mempunyai izin yakni, Surat Tanda Daftar (STD) dan Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha Harus Memenuhi Syarat Tertentu

Sesuai dengan perizinan berusaha maka sebuah kandang peternakan harus memenuhi syarat tertentu, dan memerhatikan hal apa saja sebagai syarat dalam melakukan usaha ternak.

Letak kandang yang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (RDTRD) serta sesuai dengan daya dukung lahan, serta upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Baca Juga : Donor Darah Saat Kondisi Pandemi Covid 19

Maksud dalam pemilihan lahan pada peraturan tersebut adalah merupakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak lingkungan. Yang mana dapat menimbulkan limbah pembuangan dari hasil hewan ternak, terutama dampak kepada warga sekitar.

Namun, melihat peternakan Sapi yang berada di Samping Rumah Wakil Bupati Teluk Bintuni ini tidak sesuai dengan yang tertuang dalam amanat Permetan nomor 14 tahun 2020.

LBH Teluk Bintuni : Lokasi Perternakan Tidak Tepat

Dari segi lokasi saja sudah tidak tepat. Yohanis Akwan mengatakan bukan saja warga yang terganggu, melainkan berdampak juga terhadap Tamu Pejabat Daerah yang berkunjung ke Rumah Wakil Bupati. Karena lokasi pernakan tepat berada di samping Rumah Tamu Negara, Kediaman Bapak Wakil Bupati Teluk Bintuni.

Bintuni yang sedang berkembang pesat ini memang kian hari makin banyak tamu negara yang berkunjung. Dan tamu negera tersebut akan mendiami Rumah Tamu Negara tersebut. Bagaimana jika polusi dari kandang sapi mengganggu tamu Negara, dampaknya Bupati kita akan dinilai tidak profesional,” bebernya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti ini meminta Bupati Teluk Bintuni memerintahkan dinas terkait mengambil tindakan.

Ia minta bapak bupati untuk memerintahkan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, untuk segera memperhatikan bagian ini. Dan tidak bisa membiarkan polusi yang timbul akibat limbah Sapi tersebut lebih lama lagi.

Sebab bukan hanya satu atau dua ekor yang dipelihara di pinggir Rumah Negara Wakil Bupati, melainkan sudah skala usaha kecil.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti ini juga menegaskan bahwa meminta pengolahan lingkungan harus memperhatikan dan wajib ada.

Selanjutnya, Media ini masih berupaya menghubungi pemilik peternakan guna mengkonfirmasi hal tersebut.