LPSK: Presiden Harus Turun Tangan Terkait Kasus Djoko Tjandra
Beritapapua.id - LPSK: Presiden Harus Turun Tangan Terkait Kasus Djoko Tjandra - Inisiatifnews

LPSK: Presiden Harus Turun Tangan Terkait Kasus Djoko Tjandra- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap agar Presiden Joko Widodo turun tangan dalam penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan kasus Djoko Tjandra.

LPSK menilai bahwa peran Jokowi dalam kasus Djoko Tjandra bisa mendorong jalannya penegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sekaligus untuk membenahi institusi penegak hukum.

“Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Selasa (22/9), seperti melansir dari kompas.

Hasto pun meminta Jokowi untuk membentuk tim khusus yang independent untuk melakukan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap kasus ini. Dengan tim khusus ini, Hasto berharap semua oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini dapat segera diungkap ke publik.

“Gambaran para pihak yang berkelindan dalam perkara ini menunjukkan praktik mafia hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang harus tuntaskan. Hal ini penting untuk menjaga wibawa penegakan hukum oleh negara,” kata Hasto.

Hasto pun berharap agar pihak-pihak yang telah menjadi tersangka bersedia menjadi justice collaborator untuk membuka peran pihak lain. Terutama untuk mengungkap otak utama dari kasus ini. Anita Kolapaking, Pinangki Sirna Malasari, dan Andi Irfan telah menjadi tersangka dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

Baca Juga: Universitas Papua Selesaikan Penelitian Ekstrak Tailing PT Freeport

Perlindungan Kepada Justice Collaborator

LPSK menyatakan bersedia untuk memberikan perlindungan kepada para tersangka yang mau bekerja sama untuk mengungkapkan perkara pidana yang terkait.

“LPSK siap bekerja sama dengan penegak hukum agar kasus-kasus yang terkait dengan skandal Joko S Candra dapat diungkap dengan tuntas,” tutur Hasto.

Hasto menuturkan bahwa LPSK telah berkomunikasi dengan Polri maupun Kejaksaan Agung dalam hal pemberian perlindungan para saksi terkait. Namun Hasto mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan respon dari institusi terkait.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto pun mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan baru atau langsung mengambil alih penanganan perkara Djoko Tjandra. Sehingga independensi dan kredibilitas penegakkan hukum terhindar dari konflik kepentingan.