Mahasiswa Gelar Aksi Protes Label Teroris TPNPB-OPM
Pasca Pemerintah berikan lebel teroris kepada KKB, ratusan mahasiswa UNIPA dan Parlemen Jalanan gelar aksi Senin (10/5/2021) pukul 10.00 WIT. (foto : tribun-papua.com)

Sejumlah mahasiswa Universitas Papua (UNIPA) menggelar aksi, memprotes label teroris yang disematkan oleh Mahfud MD kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas konflik bersenjata yang terus terjadi di Papua dan kian memakan korban.

Mereka menganggap, penyematan label teroris kepada TPNPB-OPM, akan menjadi stigma yang meluas bagi orang Papua, sebagai teroris juga.

Marselino Pigai, dalam orasinya meminta agar pemerintah bisa berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama dalam upaya penanganan konflik di Papua.

Menurutnya, eskalasi kekerasan yang terjadi adalah akibat dari label-label yang diberikan pemerintah Indonesia, bermula dari adanya label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurutnya, label ini seolah menjadi legitimasi pecahnya konflik yang mengakibatkan puluhan ribu jiwa yang harus mengungsi di Nduga.

Ia juga menyindir aparat keamanan yang mempersolkan aksi-aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa di Papua, maupun aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua di daerah lain.
Kebebasan untuk bersuara seolah menjadi dibatasi, karena stigma. Karena kecurigaan akan adanya separatisme.

Aksi dan Demonstrasi Merupakan Hak yang Dijamin Undang-Undang

Aksi dan orasi dalam demonstrasi merupakan hak asasi. Ini merupakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Hak ini dijamin oleh negara yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, (UUD 1945), Pasal 28, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Baca Juga : Sindrom Havana Viral, Penyakit Misterius Menyerang Amerika Serikat

Namun, aksi demonstrasi dan unjuk rasa, bukan berarti bisa dilakukan tanpa batas. Karena hal yang paling mendasar dalam memahami hak asasi adalah: hak kita berhenti, ketika hak orang lain muncul.

Selain itu, tentang demonstrasi yang dilarang adalah demo-demo yang bermuatan kebencian maupun penghinaan. Hal ini diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 7/2012”).

Adapun unsur yang dilarang di dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

  1. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
  2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  3. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia;
  4. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;
  5. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan

Menyuarakan pendapat, adalah hak. Namun menyiarkan kebencian dan hasutan terhadap suatu golongan, menghilangkan hak tersebut.