Mahfud MD: Inpres Untuk Kesejahteraan Papua
Beritapapua.id - Mahfud MD: Inpres Untuk Kesejahteraan Papua - Okezone

Mahfud MD: Inpres Untuk Kesejahteraan Papua – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tuduhan yang menyebut pemerintah mengeruk kekayaan alam Papua dan wilayah sekitarnya secara sewenang-sewenang. Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar.

Ia menuturkan bahwa kontribusi alam Papua, dari PT Freeport Indonesia misalnya, hanya menghasilkan Rp 12 triliun untuk kebutuhan nasional. Sementara pemerintah sendiri mengeluarkan hingga Rp 46 triliun untuk Papua.

“Orang banyak mengatakan pemerintah pusat mengeruk dana dari kekayaan Papua secara sewenang-wenang, sehingga rakyat papua tidak kebagian. Seluruh kekayaan alam yang dieksplorasi dari Papua, pajaknya termasuk Freeport dan lain-lain, itu hanya memberi kontribusi Rp12 triliun kepada nasional. Sementara nasional mengeluarkan Rp46 triliun untuk Papua,” ucap Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10).

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah sejatinya menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan beragam persoalan Papua.

“Istilah pemerintah menggunakan pendekatan keamanan itu adalah lagu lama, suara-suara seperti itu ada. Oleh sebab itu, kita melakukan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni pendekatan kesejahteraan,” tutur Mahfud.

Mahfud pun mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan Inpres koordinasi atau penanganan yang lebih terpadu guna mengatur anggaran dana pemerintah untuk kesejahteraan Papua. Pengelolaan dana ini bertujuan agar masyarakat Papua mendapatkan hak-haknya.

Baca Juga: Pelibatan Tokoh Adat Dalam Mengusut Penembakan Pendeta Yeremia

Isu Terkait Otsus Yang Tidak Benar

Mahfud MD memastikan isu yang menyatakan pemerintah akan memperpanjang otonomi khusus (Otsus) Papua tidaklah benar. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang (UU), Otsus Papua tetap berlaku tanpa perlu adanya perpanjangan.

“Saya tegaskan, tidak ada perpanjangan Otsus Papua karena keberlakuan Otsus itu tidak perlu diperpanjang. Tidak ada perpendekan atau perpanjangan. Otsus itu ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan itu berlaku terus, tidak harus diperpanjang,” ucapnya.

Menurut Mahfud, justru pemerintah saat ini sedang membahas dana terkait dengan otsus tersebut.

“Ada kesalahan narasi di tengah-tengah masyarakat tentang Otsus Papua. Di Papua berkembang, di sebagian masyarakat untuk menolak perpanjangan Otsus. Nah yang sekarang kita olah adalah perpanjangan dana Otsus, bukan perpanjangan Otsusnya,” tegasnya.