Mahfud Sebut Pemerintah Akan Perpanjang Dana Otsus Papua
Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok Foto : Kemenko Polhukam)

Mahfud Sebut Pemerintah Akan Perpanjang Dana Otsus Papua – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah bakal memperpanjang kebijakan dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara terkait kebijakan otsusnya menurut Mahfud tidak perlu memperpanjangnya kembali.

Menurut dia, dalam perpanjangan Dana Otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan. Dan termasuk merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. DPR juga telah menerima Draft Revisi tersebut.

Dalam perpanjangan dana otsus, nantinya pemerintah bakal melakukan revisi pada sejumlah peraturan termasuk beberapa pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Pasal tersebut ialah Pasal 76 untuk memekarkan daerah provinsi yang mungkin nantinya akan ada penambahan menjadi lima bagian dan Pasal 34 tentang dana.

Membentuk Tim Hukum Untuk Penelitian Penggunaan Dana Otsus

Mahfud menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan Kepres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Prov Papua Barat. Dan juga membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Baca Juga : Mengapa Orang Sakit Jiwa Tidak Bisa Dipidana?

Ia juga mengatakan pemerintah melihat pembangunan di Papua masih belum efektif. Penyebabnya ialah situasi keamanan yang tidak kondusif. Dan praktik korupsi yang masih tinggi serta belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah pusat dengan daerah. Karena itulah Mahfud meminta supaya lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.

“Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena dana Otsus akan naik. Kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan Kerjasama antara pemerintah dengan BPK sangat penting,” tegas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengakui kalau masih ada sejumlah isu terkait Papua yang masih menjadi persoalan. Berangkat dari hal tersebut, Mahfud menyebut kalau pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikannya.

“Maka ingin kami tegaskan bahwa hubungan Papua dengan NKRI sudah bersifat final. Tidak bisa diganggu gugat, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan sekalipun, akan kita pertahankan.”

Terkait dengan rencana Revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua, Mesakh Mirin Anggota Komisi IX untuk melibat perwakilan rakyat Papua.

Mesakh menambahkan pemerintah melakukan inisiasi dan keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat Papua dan lembaga perwakilan dalam merevisi UU Otsus Papua.