Mahkamah Konstitusi Tiadakan Sidang Hingga 30 Maret 2020
beritapapua.id - Mahkamah Konstitusi Tiadakan Sidang Hingga 30 Maret 2020 - Antara

Mahkamah Konstitusi Tiadakan Sidang Hingga 30 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian undang-undang selama dua pekan ke depan, terhitung sejak 17 hingga 30 Maret 2020. Penundaan dilakukan demi meminimalisir penyebaran virus Corona (Covid-19) yang belakangan mulai meluas perkembangannya.

Dalam Surat yang dikeluarkan pada 16 Maret 2020, terdapat sejumlah poin penting berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan lembaga ini. Kegiatan sidang sejak tanggal 17 Maret hingga 30 Maret ditiadakan.

“Sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada Senin, 16 Maret 2020, tidak ada kegiatan persidangan di MK mulai Selasa, 17 Maret 2020 hingga dua minggu kedepan atau 30 Maret 2020, kecuali ditentukan lain oleh MK” Ucap Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, dikutip dari Kompas.com.

Setelah itu Fajar juga mengatakan akan dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan sitausi aktual. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut nantinya akan dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan/langkah berikutnya. Sekiranya situasi telah memungkinkan, persidangan akan digelar kembali.

Fajar juga mengungkapkan “Sekiranya situasi telah memungkinkan, persidangan akan digelar kembali. Penjadwalan kembali dan pelaksanaan persidangan akan dilakukan dengan menyampaikan pemeritahuan kepada para pihak, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.”

Baca Juga: 8.000 Peserta Tabligh Akbar di Gowa Tidak Memiliki Izin

Seluruh Layanan penanganan berbasis online dan WFH

Dalam kaitan ini juga, kepada para pihak yang bermaksud menyerahkan dokumen atau berkas perkara fisik hendaknya memanfaatkan layanan aplikasi berbasis elektronik atau online, pojok digital, atau media elektronik lainnya. Seluruh bentuk layanan penanganan perkara berbasis elektronik di MK tersebut dapat diakses pada www.mkri.id.

Terkait pengelolaan sistem kerja menurut Fajar seluruh pegawai MK diinstruksikan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kedinasan dengan bekerja dari rumah masing-masing atau Work From Home (WFH). Kecuali pegawai atau petugas tertentu yang ditunjuk untuk tetap masuk kantor sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja.

MK juga menangguhkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang menghadirkan atau melibatkan banyak peserta. Baik kegiatan yang dilakukan di Gedung MK maupun dilakukan di tempat-tempat lain. Kegaitan kerja sama MK dengan berbagai elemen masyarakat dalam 2 minggu ini seperti, kuliah umum, seminar, FGD, bimbingan teknis, rapat koordinasi, kunjungan ke MK, dan kegiatan sejenis, untuk sementara waktu ditiadakan sampai dengan adanya pemberitahuan berikutnya.