Manfaat Dana Otsus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat
beritapapua.id - Manfaat Dana Otsus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat - Jubi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemerintah memberlakukan dana Otonomi Khusus (otsus) bagi Papua dan Papua Barat guna meningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebab percepatan peningkatan kesejahteraan warga Papua juga menjadi prioritas pemerintah.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021), Pemerintah menetapkan dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp7,8 triliun. Selain dana otsus, juga terdapat alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp4,3 triliun untuk mempercepat penyediaan infrastruktur kedua provinsi tersebut.

Dukungan dana tersebut nantinya menjadi pokok program sarana pemulihan pasca pandemi covid-19. Yakni pertama pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur listrik. Keempat, sebagai pendorong kualitas penyerapan anggaran.

Sejak 2002, dana otsus yang untuk Papua dan Papua Barat sudah mencapai Rp 126,99 triliun. Pemberian dana otonomi khusus sebesar itu jelas berkontribusi signifikan bagi penerimaan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Papua mengalokasikan pemanfaatan dana otsus tersebut menjalankan program-program bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa unggul. Selain itu, juga bagi program perbaikan kesehatan masyarakat, perumahan, keagamaan, hingga perlindungan sosial.

Baca Juga: Selamat Jalan, Para Pahlawan Indonesia

Tujuan Pemberian Dana Otsus

Dukungan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat sejatinya merupakan bantuan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan dana tersebut menjadi kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Program dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya dimanfaatkan menjalankan program-program sesuai dengan inisiatif dan kebutuhan warga setempat.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo memutuskan akan memperpanjang pemberian dana otonomi khusus. Namun, Presiden menginginkan evaluasi menyeluruh terkait bagaimana pengelolaannya, transparansinya dan akuntabilitasnya. Apakah dana tersebut sudah betul-betul tersampaikan ke masyarakat dan sudah tepat sasaran.

Selain Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dana otsus dari pemerintah pusat juga diterima oleh Provinsi Aceh. Sementara untuk DI Yogyakarta menerima dana keistimewaan.