Ma’ruf Amin Rumuskan Desain Baru Pembangunan Papua
Beritapapua.id - Ma’ruf Amin Rumuskan Desain Baru Pembangunan Papua - Kominfo

Ma’ruf Amin Rumuskan Desain Baru Pembangunan Papua – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin tengah merumuskan kebijakan baru untuk mendorong pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Saat memimpin rapat perdana Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Jakarta, Rabu, (16/12/2020). Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa perlunya meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua.

Menurutnya, semuanya harus dibangun untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Dengan membangun sebuah sistem dan desain baru, serta cara kerja yang lebih efektif. Agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres Tahun 2020, Wapres Ma’aruf menekankan untuk mendorong diterapkannya pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan. Dengan sasaran prioritasnya adalah tujuh wilayah adat.

Baca Juga: Mengenal Perbedaan Rapid Test Antibodi, Rapid Test Antigen dan PCR

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Ma’ruf Amin Rumuskan Desain Baru Pembangungan Papua
Beritapapua.id – Ma’ruf Amin Rumuskan Desain Baru Pembangunan Papua – Vibizmedia

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin juga menegaskan tujuan penetapan Inpres tersebut ialah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

“Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan penetapan ini adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” ujar Ma’ruf.

Dalam rapat tersebut, Wapres menyampaikan terkait persoalan kemiskinan yang masih tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat.  Sehingga ia meminta jajarannya untuk segera menyusun rancangan sistem baru tersebut agar dapat diimplementasikan mulai 2021.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin juga meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) bisa berkolaborasi dalam percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Dengan mengutamakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteran masyarakat di Papua dan Papua Barat. Kerja kolaboratif yang dimaksudkan tersebut adalah dengan tidak bekerja sendiri-sendiri. Namun  harus kerja secara kolaboratif dan koordinatif.