Masa Pandemi Corona, KDRT Kian Meningkat
beritapapua.id - Masa Pandemi Corona, KDRT Kian Meningkat

Masa Pandemi Corona, KDRT Kian Meningkat – Kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi untuk Keadilan (APIK) Jakarta setidaknya menerima 97 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi virus Corona atau Covid-19 merebak. Paling banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pada kurun waktu 16 Maret sampai dengan 19 April 2020 laporan yang diterima oleh LBH APIK bertepatan dengan imbauan pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan social distancing (jaga jarak).

“Hal ini menjadi bukti bahwa rumah belum tentu menjadi tempat aman bagi perempuan, apalagi dalam masa pandemi Corona ini. Perempuan menjadi lebih rentan bukan saja rentan tertular virus, tapi juga rentan menjadi korban kekerasan” ucap Direktur LBH APIK Jakarta Siti Mazumah melalui keterangan pers dikutip dari CNNIndonesia.com.

Dari 97 Kasus yang dilaporkan sebanyak 33 kasus adalah KDRT. Kemudian 30 kasus kekerasan gender berbasis online, 8 kasus pelecehan seksual, 7 kasus kekerasan dalam pacaran. Kemudian 6 kasus kekerasan terkait pidana umum, 3 kasus pemerkosaan, 3 kasus kekerasan berbasis gender, 2 kasus perdata keluarga, 2 kasus pinjaman online dan masing-masing 1 kasus warisan, pemaksaan orientasi seksual serta permohonan informasi layanan.

Menurut Siti, beban perempuan bertambah besar selama jaga jarak dilakukan oleh pemerintah. Khususnya bagi keluarga dengan struktur sosial patriarki, dimana perempuan berperan sebagai pengasuh, pendidik, memastikan kesehatan keluarga, hingga menyiapkan makanan.

Hal ini menurut Siti bisa jadi pemicu kekerasan. Ketika perempuan dianggak tak maksimal menjalankan tugasnya, kekerasan kerap dianggap wajar. Kasus kekerasan ini juga sulit ditindaklanjuti selama wabah Corona menurut Siti. Kesulitan bahkan umum ditemukan ketika keadaan normal. Terlebih ketika masyarakat tak bisa keluar rumah untuk melakukan aduan perihal KDRT.

Untuk itu LBH APIK Jakarta meminta pemerintah mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender dan kelompok rentan selama physical distancing.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Resmi Larang Mudik Lebaran 2020

KDRT dalam Perspektif Hukum

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang dimaksud Penghapusan Kekerasan Dalam RUmah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah  tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (2).

Dalam Pasal 5 terdapat hal-hal yang termasuk dalam KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau pelantara nrumah tangga. Kasus KDRT memiliki delik aduan, artinya hanya korban yang berhak mengajukan laporan kepada pihak berwajib, berbeda dengan delik laporan yang mana siapa saja dapat melaporkan perbuatan pidana kepada pihak berwajib.

Ancaman Pidana bagi pelaku KDRT dalam kekerasan fisik adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta sebagaimana Pasal 44 Ayat (1). Dalam KDRT yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan halangan untuk istri menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari hari, diancam pidana paling lama 4 bulan atau dengan denda Rp5 Juta.

Untuk itu keharmonisan perlu dijaga. Istri bukanlah pembantu dalam rumah tangga, sebaliknya Suami harus membantu istri, begitu pula istri, untuk mengisi satu sama lain, pengertian dan komunikasi adalah langkah efektif dalam hidup berumah tangga. Semoga saja dengan semua hal tersebut keharmonisan diharapkan terjaga.