Masih Ada Kendala Pada Vaksinasi di Papua – Meski sudah mendapatkan vaksin sejak 15 Januari 2021, proses vaksinasi di Papua masih memiliki sejumlah kendala. Saat ini, misalnya, vaksinasi untuk tenaga kesehatan baru berjalan pada 3 daerah dari 29 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Beberapa permasalahan vaksinasi antara lain kesiapan vaksinator dan fasilitas kesehatan penyelenggara vaksinasi yang kurang optimal. Atas kendala tersebut, jumlah penerima vaksin Covid-19 saat ini adalah 625 tenaga kesehatan dari 18.615. Artinya, baru sekitar 3 persen tenaga kesehatan yang menerima vaksin.
Kemudian, dari 614 fasilitas kesehatan yang ada, baru 304 yang mengaku siap untuk melaksanakan vaksinasi.
Ihwal kesiapan vaksinator, pemerintah perlu membekali nakes dengan pelatihan vaksinasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aaron Rumainum, mengatakan sejumlah daerah telah menuntaskan pelatihan tersebut.
”Seharusnya Pemkab Sarmi, Biak Numfor, dan Keerom telah melaksanakan vaksinasi karena telah memiliki tenaga. Kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemda di tiga kabupaten ini agar tidak menunda kegiatan vaksinasi,” ujar Aaron, mengutip dari kompas edisi Senin (18/01/2021).
Adapun Aaron menyebut wilayah yang telat menuntaskan pelatihan adalah Keerom, Biak Numfor, dan Sarmi. Ia menambahkan bahwa Merauke, Supiori, Nabire, dan Kepulauan Yapen akan melakukan pelatihan dalam waktu dekat.
Adapun wilayah Biak Numfor dan Keerom yang sudah menyelesaikan pelatihan, masih terhambat anggaran penyelengaraan vaksinasi.
Masalah Pelatihan Vaksinator: Dana dan Telekomunikasi
Baca juga: Selamat Jalan Ibu Nunuk “Indomie”
Pelatihan tenaga vaksinator terhambat masalah komunikasi. Terdapat setidaknya 15 daerah yang kesulitan mengakses pelatihan lantaran pelaksanaan harus dilakukan secara daring. Adapun daerah tersebut antara lain Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Waropen, Asmat, dan Nabire.
Aaron menyebut kendala tersebut menghambat proses vaksinasi di Papua. Padahal, ia menargetkan proses tersebut selesai pada akhir Feburari.
”Kami menargetkan vaksinasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Papua tuntas pada akhir Februari mendatang. Tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan wajib mendapatkan vaksin,” katanya.
Selain masalah telekomunikasi, anggaran juga menjadi kendala. Ada beberapa yang mengaku belum punya anggaran operasional untuk pelatihan tenaga vaksinator. Aaron menyebut 15 wilayah tersebut butuh setidaknya 1.500 vaksinator.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Papua Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Deki Nawipa, angkat bicara. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan anggaran untuk penanganan Covid-19. Ihwal anggaran pelatihan vaksinator masih belum ada pembahasan.
”Pada dasarnya, DPRD siap menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Kami berharap pihak Dinkes Papua bisa menyiapkan rencana kegiatan disertai kebutuhan anggaran operasionalnya,” tuturnya.
