Masuk Banda Aceh Wajib Tujukan Sertifikat Vaksin Corona
beritapapua.id - Ilustrasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. (foto : antara)

Saat ini, pemerintah menetapkan kebijakan di mana sertifikat vaksin menjadi salah satu dokumen wajib untuk dimiliki para penumpang transportasi umum dan kendaraan pribadi, baik mobil dan sepeda motor, selama PPKM Darurat 3-20 Juli 2021.

Hal ini membuat Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh mewajibkan pendatang yang akan memasuki kota menunjukan sertifikat vaksin Covid-19 selema Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Polda Aceh membuat pos penyekatan di perbatasan Banda Aceh dengan Aceh Besar. Warga yang bakal ke Ibu Kota Provinsi Aceh wajib membawa sertifikat vaksin Corona atau surat bebas Corona.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan penyekatan dilakukan karena Banda Aceh masuk zona merah penyebaran Corona. Selain itu, Kota Gemilang memberlakukan PPKM mikro level 4 yang bertujuan membatasi mobilitas masyarakat.

“Penyekatan ini terhitung mulai tanggal 6-21 Juli 2021 di lokasi Simpang Lambaro, Leupueng Aceh Besar, dan Pelabuhan Ulee Lheue,” kata Winardy saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (7/7/2021).

Syarat Masuk Kota Banda Aceh : Sertifikat Vaksin dan Surat Keterangan Swab

Winardy menjelaskan, ada sejumlah aturan dalam penyekatan tersebut, di antaranya kendaraan dari luar Banda Aceh atau luar kota bakal dilakukan pemeriksaan. Penumpang disyaratkan memiliki surat keterangan negatif swab/PCR atau sertifikat vaksin (boleh vaksin pertama atau kedua).

Baca Juga : Moeldoko Meminta SDM Papua Disiapkan Sebaik Mungkin

“Jika tidak bisa menunjukkan akan dilakukan putar balik dan dilarang memasuki Kota Banda Aceh,” jelas Winardy.

Selain itu, kendaraan angkutan umum hanya dibolehkan mengangkut penumpang dengan kapasitas 50 persen dari tempat duduk. Bila lebih bakal diturunkan dan dikurangi.

“Mobil penumpang juga akan dicek prokes, terutama penggunaan masker dan pengecekan suhu tubuh,” ujarnya.

Menurutnya, petugas juga bakal memeriksa warga Banda Aceh yang keluar masuk Aceh Besar untuk bekerja. Pekerja yang dibolehkan lewat sesuai dengan aturan yang tertuang di instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021.

“Tetap akan kita periksa dengan pengecualian kegiatan esensial sebagaimana Inmendagri 17 tersebut,” kata Winardy.