Masyakarat Diminta Patuhi Surat Edaran untuk Aktifitas Sehari-hari
beritapapua.id - Masyakarat Diminta Patuhi Surat Edaran untuk Aktifitas Sehari-hari

Masyakarat Diminta Patuhi Surat Edaran untuk Aktifitas Sehari-hari – Dinas Kesehatan Provinisi Papua Barat mewanti-wanti ada tiga daerah di kawasan Papua Barat yang berisiko jadi pintu masuk Virus Corona. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengatakan, tiga daerah itu antara lain Manokwari, Raja Ampat, dan Teluk Bintuni.

Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan menanggapi pernyataan Ketua Tim Satgas COVID-19 Papua Barat yang menyampaikan bahwa jika ODP (Orang Dalam Pemantauan) di salah satu Kabupaten/Kota meningkat. Maka itu belum ada keseriusan dari Kepala Daerah tersebut sehingga trend ODP terus meningkat.

Menurut Bupati, pernyataan yang dikeluarkan itu keliru. “Saya menyampaikan kita tidak bisa membatasi ODP karena ODP inikan orang yang berangkat masuk keluar. Siapa yang berani melarang orang berangkat keluar masuk, tapi kalau memang mau bicara begitu sebaiknya kita lockdouwn ,” ujar Demas saat ditemui wartawan, Sabtu (28/3/2020).

Baca Juga: Penutupan Akses Udara dan Laut Sementara di Papua

Mengapa Lockdown Perlu Dilakukan?

Lockdown menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada yang bepergian keluar masuk. “Karena kita tidak bisa bilang meningkatnya ODP di kabupaten/kota itu karena kurang seriusnya bupati atau walikota. Karena yang habis turun dari kapal atau pesawat itu semua wajib ODP, statusnya tetap ODP,“ tegas Demas.

Pemerintah Kabupaten Manokwari kembali mengeluarkan surat edaran pertanggal 27 maret 2020 nomor: 510/402 tentang upaya pencegahan Covid-19.

Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan saat ditemui wartawan Sabtu (28/03/2020) mengatakan surat edaran tersebut sudah berjalan. Sosialisasi pun sudah dilakukan hari ini. “Surat edaran pertama yang dikeluarkan itu ada kesalahan, namun untuk surat kedua ini sudah mendapat perbaikkan, sehingga sudah bisa diterapkan untuk semua,” kata Bupati.

Perubahan surat pertama terhadap surat edaran kedua ini  terdapat pada poin tujuh yang menyatakan apabila pelaku usaha yang tidak menyediakan tempat duduk sesuai atur pemerintah (social distancing) jaga jarak maka menyarankan kepada pembeli makan lebih baik dibungkus  dan makan di rumah masing-masing.

Lanjut Demas bilamana nantinya ditemukan ada yang melanggar maka ada konsekuensinya, karena itu sama saja sudah melawan, sehingga ada konsekuensi hukum yang diberikan.

Menurut Demas untuk menertibkan semua itu pihak Satpol PP akan diturunkan untuk melakukan patroli. “Namun bukan hanya satpol saja melainkan pihak kepolisian akan ambil langkah. Tidak ada pertemuan, tidak ada kerumunan lagi, sampai didapat maka akan diusir keluar, atau dibubarkan, “ tegasnya.