Masyarakat Adat Kabupaten Sarmi Sepakat Untuk Bentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
beritapapua.id - Presentase Analisa SWOT, ketika lokakarya kelompok perlindungan hutan berbasis masyarakat. (Foto: Papuainside)

Masyarakat adat di Kabupaten Sarmi menyepakati rencana pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP). Tujuan dari pembentukan tersebut ialah untuk membantu tugas Polisi Hutan (Polhut) menjaga pelanggaran atau kejahatan hutan.

Kesepakatan rencana pembentukan MMP ini, ketika lokakarya kelompok perlindungan hutan berbasis masyarakat di Hotel Rivior, Sarmi, 18-20 Mei 2022.

Lokakarya ini difasilitasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Aries Toteles Ap, SH, Shut, MSi, yang memandu rencana pembentukan MMP mengatakan pembentukan MMP sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P 56/Menhut-II/2014 tentang MMP.

Ia mengatakan bahwa pihaknya memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Polhut, untuk itu pihaknya akan memperdayakan para pemuda untuk ikut menjaga kawasan hutan.

Pihaknya berharap jika MMP terbentuk wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Kantor Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (CDKLH) Sarmi, Polisi Kehutanan Kantor Sarmi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sarmi dan KPHP Lintas Sarmi-Mamberamo.

“Kami akan memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan menyiapkan anggaran, untuk mendukung tugas-tugas MMP,” ujarnya.

Mecegah Kerusakan Hutan

Kepala Suku Kampung Dabe Dua, Natan Taksebar mengatakan pihaknya setuju adanya pembentukan MPP, untuk mencegah kerusakan hutan, akibat illegal logging.

“Hal ini penting, agar hutan kita ini aman. Jadi MMP betul-betul siap jaga dan kontrol hutan,” katanya.

Samdhana Papua Coordinator Piter Roki Aloisius menjelaskan pihaknya setuju, tapi pembentukan MMP ini akan mengalami kendala terkait penganggaran.

Baca Juga: Liga 2 Kian Dekat, Manajemen Persipura Belum Tentukan Pelatih

Sementara itu, Kepala CDKLH Sarmi, Ir. Agusthinus Joumilena, MM mengatakan, MMP penting bagi masyarakat Sarmi, karena tugas polhut terbatas. Apalagi dengan jumlah polhut hanya 2 orang di CDKLH, untuk melindungi seluruh wilayah Sarmi yang begitu luas.

“Masyarakat mempunyai kerinduan untuk melindungi dan melestarikan hutannya, maka wadah MMP bisa menjadi pilihan untuk masyarakat terlibat dalam melestarikan dan menjaga hutannya dari pengrusakan hutan,” tandasnya.

Sebagai informasi bahwa pada tahun 2018 CDKLH Sarmi pernah melakukan sosialisasi MMP di Kantor CDKLH Sarmi dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat dari Kampung Holmafen, Kampung Bagaiserwar, Kampung Kasukwe dan Sarmi Kota.

Pada tahun 2019 CDKLH melakukan sosialisasi MMP di Kampung Dabe Dua, Distrik Pantai Timur Barat dengan melibatkan masyarakat Kampung Dabe (Kampung Induk Dabe), Kampung Keder Baru dan Kampung Dabe Dua.

Kepala Kantor Eco Nusa Wilayah Papua, Maryo Saputra Sanuddin mengatakan MMP saat ini diperlukan di kabupaten Sarmi.

Karena, menurutnya, pada prinsipnya masyarakat adalah ujung tombak penyelamatan hutan d Papua dan Sarmi khususnya.

Masyarakat dapat melapor segala aktifitas yang terjadi di wilayah hutan, yang dekat dengan tempat tinggal mereka atau wilayah adat mereka.

“Tanpa persetujuan MMP, tidak akan ada aktifitas apapun di wilayah hutan, sehingga peran MMP sangat penting. Ini juga sekaligus menjawab minimnya personil Polhut di Papua dan Sarmi khususnya,” tandasnya.