Masyarakat Papua Harus Ikut Andil Dalam Revisi UU Otsus Papua
Masyarakat Papua Harus Ikut Andil Dalam Revisi UU Otsus Papua

Proses revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat Papua. Terlibatnya masyarakat Papua penting untuk memberi masukan dan saran. Dan juga mencegah meluasnya informasi keliru tentang rencana revisi UU Otsus Papua.

Yan permenas Mandenas selaku anggota Komisi I DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua mengatakan hal itu melalui keterangan persnya pada Kamis (1/4/2021). Keterangan pers itu ia sampaikan setelah Mandenas usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DRP RI di Sorong, Papua Barat, Kamis.

“Kami harapkan masyarakat bisa berpartisipasi, tak hanya kontribusi pikiran. Tetapi juga memberikan saran masukan terkait dengan rencana revisi UU Otsus Papua. Itu supaya tidak terjadi missed information di masyarakat,” kata Mandenas.

Mandenas menyatakan hingga kini kualitas pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan di Tanah masih jauh dari harapan masyarakat. “Kami berharap ada masukan dari masyarakat asli Papua terkait Dana Otsus yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Mandenas menginginkan adanya formulasi penggunaan Dana Otsus yang lebih baik. Agar pemanfaatan Dana Otsus digunakan untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara maksimal.

“Sehingga bisa lebih akomodatif dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat Papua yang ingin melanjutkan studi,” kata Mandenas.

Memberikan Dana Otsus Untuk Dukung Anak Asli Papua

Ia juga mendorong pemerintah memberikan dukungan bagi anak asli Papua yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. “Sehingga dapat mempersiapkan regenerasi Papua yang berdaya saing dan memiliki sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Baca Juga : TNI/Polri Nabire Pastikan Ibadah Tri Hari Suci Berjalan Lancar

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan Otsus Papua yang telah berlaku sejak 2001 tidak menunjukkan keberpihakan kepada orang asli Papua.

Kadepa menyatakan banyak pihak mengukur pelaksanaan Otsus Papua dari besaran kucuran Dana. Padahal hal itu tidak hanya sebatas soal kucuran Dana Otsus.

“Kalau pihak lain, hanya melihat sisi mengalirnya keuangan. Akan tetapi, sebenarnya Otsus Papua bukan soal uang itu. Ada banyak kewenangan pemerintah provinsi yang bersifat khusus. Namun kekhususan bagi orang asli Papua juga tidak terjadi di sini,” ujar Kadepa.

Kadepa menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat Papua terkait rencana pemerintah merevisi UU Otsus Papua. Ia mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai aspirasi itu untuk diteruskan kepada pimpinan DPR Papua, sesuai mekanisme yang berlaku.