Memaksakan Demokrasi
Memaksakan Demokrasi Dengan Kudeta. Sumber: Google

Memaksakan Demokrasi Dengan Kudeta – Tensi politik Indonesia saat ini sedang tereskalasi dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) yang lalu. Kongres yang secara aklamasi mengangkat Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Moeldoko sebagai ketua umum partai, dinilai merupakan upaya melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara inkonstitusional.

Hasil dari KLB ini, tidak diakui oleh AHY dan loyalisnya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pun angkat suara. Kekecewaan SBY terhadap hasil KLB, yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum partai, diungkap dengan penyesalannya yang pernah memilih Moeldoko sebagai Panglima TNI ketika ia masih menjabat sebagai presiden.

Merebut kekuasaan partai dengan cara kudeta politik, bukan hal baru di Indonesia. Di akhir rezim orde baru, pada tahun 1996, terjadi perebutan kekuasaan politik yang dikenal sebagai Peristiwa 27 Juli. Hal ini menyebabkan kerusuhan di beberapa titik di Jakarta.

Peristiwa Kudatuli atau Sabtu Kelabu

Baca juga: Revolusi Kelistrikan Nasional 75 Tahun PLN Menerangi Indonesia

Peristiwa yang dikenal dengan nama “Kudatuli” atau Sabtu Kelabu (terjadi pada hari Sabtu – RED) ini, merupakan Kudeta politik Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dilakukan dengan cara pengambilahan paksa kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, oleh massa pendukung Soerjadi.

PDI kala itu terbagi atas dua kubu. Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI berdasarkan kongres yang digelar di Surabaya pada tahun 1993 dan didukung oleh mayoritas kader PDI, dan Soerjadi, mantan Ketua PDIP yang berhasil dilengserkan oleh Megawati kala itu.

Kepemimpinan dan ketokohan Megawati sebagai anak Proklamator, rupanya membuat resah Soeharto, pemimpin orde baru yang sedang berkuasa. Melejitnya suara PDI di bawah kepemimpinan Megawati mengakibatkan Soeharto ketar ketir.

Maka pada tahun 1996, dipinjamlah tangan Soerjadi untuk mendongkel Megawati dari kursi kepemimpinan partai, dengan cara menggelar Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara. Kongres yang hanya dihadiri oleh pendukung Soerjadi tersebut menghasilkan keputusan untuk mengangkat kembali Soerjadi sebagai ketua umum.

Penyakit Kronis Demokrasi di Bawah Orde Baru

Baca juga: Berkarya Dengan Menjiplak, Apa Hukumnya?

Atas hasil kongres tersebut, Megawati bergeming dan melakukan perlawanan. Mimbar bebas diadakan Megawati untuk menggalang dukungan masyarakat. Dengan dukungan kepada kubu Megawati mengalir keras.

Bersikukuhnya Megawati dan para pendukungnya untuk tetap menguasai kantor DPP PDI, muncullah isu tentang akan adanya perebutan kantor DPP secara paksa oleh kubu Soerjadi.

Tepat pada hari Sabtu, 27 Juli 1996, kantor DPP PDI yang kala itu dijaga oleh ratusan kader pendukung Megawati diserang oleh pendukung Soerjadi. Bahkan batu dan molotov beterbangan di mana-mana. Jalan di sekitar Diponegoro menjadi lumpuh, kantor DPP PDI terbakar.

Aparat keamanan segera merengsek masuk dan mengamankan sekitar dengan melakukan pemblokiran jalan. Hingga kendaraan anti huru hara dengan senjata lengkap bersiaga. Hari Sabtu itu, memang Jakarta menjadi kelam.

Rakyat Melawan Memaksakan Demokrasi

Masyarakat dan simpatisan yang menganggap Megawati sebagai harapan demokrasi kala itu, mulai berkumpul. Kemudian, ribuan orang gabungan dari masyarakat dan aktivis serta kader, bersatu dan menggelar mimbar bebas.

Orasi yang dilakukan berhasil membakar massa untuk melakukan perlawanan yang lebih keras. Kerusuhan pun meluas. Selain itu, korban jiwa tak terhindarkan, ratusan orang luka-luka. Ambisi memaksakan demokrasi lewat kudeta menjadikan Kudatuli sebagai sejarah paling kelam dalam dunia politik Indonesia.