Memaksakan Mandat Melalui Supersemar
Memaksakan Mandat Melalui 'Supersemar'. Sumber: Google

Memaksakan Mandat Melalui ‘Supersemar’ – Tepat pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai Penjabat Presiden. Setahun setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret, Soeharto melalui lobi-lobi politik dengan memanfaatkan secarik surat, yang berisikan perintah presiden, berhasil mengikis habis kekuatan Presiden Soekarno.

Supersemar merupakan secarik kertas yang masih menjadi misteri, perihal kebenarannya. Selama ini kita masih disuguhkan kebenaran Supersemar versi orde baru yang diajarkan pada setiap kurikulum sejarah di sekolah.

Supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 menurut versi orde baru, merupakan pengalihan mandat dan kekuasaan oleh Soekarno kepada Soeharto. Melalui surat ini pula, seolah menjadi legitimasi berpindahnya orde lama (pemerintahan di bawah Ir Soekarno) ke orde baru (pemerintahan di bawah Soeharto).

Isi Supersemar

Baca juga: Jangan Sampai Dipenjara Karena Hilang Kesabaran

Berikut adalah isi dari Supersemar versi Angkatan Darat atau versi orde baru yang menjadi legitimasi dari Soeharto sebagai pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno:

Memerintahkan kepada Letnan Jendral Soeharto, atas nama Presiden/ Panglima Tertinggi/Panglima Besar Angkatan Darat untuk:

  1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
  3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Implikasi Hukumnya:

Adanya kalimat “atas nama Presiden/Panglima Tinggi/Panglima Besar Revolusi untuk mengambil segala tindakan yang perlu” menjadikan perpindahan mandat ini menjadi sah. Di dalam hukum keperdataan, tentu saja isi dari surat ini mengikat dan menjadi sah.

Satu hari setelah diterimanya Supersemar ini oleh Soeharto, ia pun mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tertangal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR, untuk membubarkan PKI.

Terbitnya surat keputusan dengan menggunakan kop kepresidenan dan mengatasnamakan Presiden Indonesia, menandakan Soeharto pada saat itu, sudah memiliki kekuatan penuh atas jabatan ini. Bukan sebagai Pejabat Presiden, namun sebagai presiden sendiri.

Tetapi, bagaimana dengan ketatanegaraan? Apakah seorang presiden bisa memindahkan kewenangannya hanya dengan sepucuk surat perintah?

Menurut Konstitusi

Baca juga: Retaliasi Melalui Serangan Umum 1 Maret 1949

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kala itu, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, merupakan kepala negara yang dipilih oleh MPR dengan rekomendasi dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Lantas bagaimana dengan pemindahan kekuasaan atau jabatan? Dalam UUD’ 45, jika Presiden mangkat, atau tidak mampu melaksanakan tugas dalam jabatannya, maka wakil presiden adalah pejabat yang berhak menggantikan jabatan presiden hingga selesai periode kepresidenannya.

Namun, pada tahun 1966 kondisi lembaga kepresidenan kita kala itu mengalami kekosongan jabatan wakil presiden. Karena Drs. Moh. Hatta atau yang kita kenal sebagai Bung Hatta, pada tahun 1956, mengundurkan diri dari jabatannya.

Dengan demikian, apakah dengan kekosongan jabatan wakil presiden, maka seorang presiden berhak menunjuk seseorang untuk menjalankan tugas dan kewajiban selayaknya pejabat pengganti presiden dengan sepucuk surat perintah?

Dalam UUD’45 hal yang menjadi hal yang menjadi kewenangan presiden telah diatur secara rinci. Pengangkatan, pemberhentian, pembubaran pejabat dan lembaga negara lainnya diatur sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan.

Tidak ada dalam konstitusi yang menyebutkan Presiden berhak mengangkat pejabat sementara maupun pejabat yang setara untuk bisa mengambil tindakan atas nama kepala negara atau Presiden Indonesia.

Kondisi Daruratkah Indonesia Kala Itu (Supersemar)?

Baca juga: Ipda Listra, Perwira Polwan Pertama dari Intan Jaya Papua

Meskipun kondisi Indonesia kala itu dalam kondisi chaos paska G-30S/PKI, namun Presiden Soekarno tidak menyatakan Indonesia dalam kondisi bahaya atau darurat. Maka, secara konstitusi, meskipun Supersemar versi Angkatan Darat itu benar adanya, tidak menjadi serta merta legitimasi atau kewenangan presiden bisa dipindahtangankan dengan sepucuk surat.

Inilah yang menjadi kemarahan Presiden Soekarno atas kelancangan Soeharto yang menganalogikan surat perintahnya. Kemarahan Soekarno ini, diungkapkan dalam Pidato yang berjudul “Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah!”

Pidato fenomenal sekaligus pidato terakhir dari Presiden Soekarno itu dibacakan pada Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 1966. Dengan tegas dalam pidatonya, ia menyerukan:

“Dikiranya SP Sebelas Maret adalah surat penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP Sebelas Maret itu suatu transfer of sovereignity. Transfer of authority. Padahal tidak! SP Sebelas Maret adalah suatu perintah. Perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya ini pemerintahan. Seperti ku katakan dalam pelantikan kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Lalu perintah pengamanan wibawa presiden. Kemudian perintah pengamanan ajaran presiden. Dan yang terakhir perintah pengamanan beberapa hal.”

Soeharto Memaksakan Sidang MPRS

Baca juga: Cara Terapkan Hidup Sehat, Perhatikan Pola Tidur Saat Pandemi

Sentimen ANTI-PKI setelah peristiwa G-30S/PKI, yang mengakibatkan bermunculannya gelombang protes masyarakat, menjadi jalan Soeharto untuk tetap menggunakan Supersemar sebagai kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan.

Ia pun menggelar Sidang MPRS untuk mendengar pertanggungjawaban Soekarno dalam menjalankan pemerintahan. Pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak oleh MPRS pada Sidang Umum yang digelar pada tanggal 20 Juni 1966.

Kekuatan politis Soekarno sebagai Proklamator sudah selesai. Satu persatu pejabat dan para petinggi angkatan dikumpulkan sebagai galangan kekuatan. Era Orde Lama resmi berpindah ketika Soeharto dilantik sebagai Penjabat Presiden pada tanggal 12 Maret 1967.

Hingga kini, perdebatan perihal Supersemar masih terus bergulir. Keberadaan Supersemar bahkan terus diupayakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Sepucuk surat misterius yang mempunyai kekuatan klenik, mampu menumbangkan kekuasaan seorang presiden.