Membeli Alutsista Tak Semudah Membeli Kacang Goreng
Kapal Angkatan Laut Indonesia (foto : istimewa)

Membeli Alutsista Tak Semudah Membeli Kacang Goreng – Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala-402 menjadi peristiwa duka yang menggelayuti masyarakat Indonesia. Simpati mengalir dari hampir semua orang.

Begitu besarnya simpati yang ditunjukkan oleh masyarakat, hingga memunculkan sebuah aksi yang diinisiasi oleh Masjid Jogokariyan, di Yogyakarta, yaitu gerakan patungan untuk membeli kapal selam.

Aksi dengan menggalang dana secara sukarela ini awalnya dimulai dari pengumpulan donasi sebagai bentuk santunan kepada keluarga dari awak Nanggala-402. Secara spontan, aksi kedua muncul setelah santunan diserahkan kepada TNI-AL di Yogyakarta.

Gerakan ini memang bagus untuk memantik kembali semangat gotong royong di masyarakat sebagai nilai yang kini mulai tergerus. Namun, bagaimana prosedur membeli kapal selam sebagai bagian dari alat utama sistem senjata?

Pelaksanaan Pengadaan Alutsista, Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014

Pelaksanaan pembelian atau pengadaan alutsista dalam lingkungan TNI membutuhkan waktu yang sangat panjang. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemenhan dan TNI, (Permenhan 17/2014), sebelum dilaksanakannya pengadaan, harus terlebih dahulu dibentuk sebuah kepanitiaan.

Baca Juga : Cendrawasih Itu Bernama Arnold ‘Mambesak’ Clemens

Pada Pasal 10, Permenhan 17/2014, Organisasi Induk pengadaan Alutsista terdiri dari Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran dan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan sebagai Kuasa pengguna anggaran untuk membeli Alutsista tersebut.

Dari induk organisasi ini, kemudian dibentuk kepanitiaan yang menjadi Tim Pendukung Pengadaan Alutsista, sesuai dengan kebutuhan, untuk melakukan evaluasi pengadaan.

Segala Rencana yang Telah Divalidasi dan Evaluasi Harus Dibawa ke Kemenkeu

Seperti yang kami lansir dari Rilis.ID, menurut Kepala Pusat Pengadaan Kementerian Pertahanan (Kapusda Kemhan), Marsma TNI Budi Prasetyono, jenjang diusulkannya pengadaan alutsista sangat panjang.

Dimulai dari lingkup Mabes TNI dengan mempertimbangkan prioritas dari alutsista yang akan diadakan, serta pembandingan skala prioritas dari alutsista yang dibutuhkan.

Spesifikasi dari alutsista yang diadakan harus direview betul sesuai dengan anggaran dan kebutuhan operasi TNI.

Rencana pengadaan yang didukung oleh spesifikasi lengkap, dan audit awal, harus disetujui terlebih dahulu oleh Panglima TNI, dan dibawa ke Kemenhan untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk dicarikan anggarannya.

Jadi tidak semudah itu untuk membeli sebuah kapal selam untuk menggantikan Nanggala-402 yang telah ‘patroli dalam keabadian’.