Mendagri dan Gubernur Papua Sepakati Pemekaran Tujuh Provinsi Sesuai Dengan Wilayah Adat
beritapapua.id - Pertemuan Mendagri, M. Tito Karanvian dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Dok. Pemprov Papua)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, M. Tito Karnavian bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyepakati rencana pemekaran tujuh provinsi di Tanah Papua sesuai dengan wilayah adat.

Kesepakatan ini terjadi setelah adanya pertemuan tertutup antara Mendagri dan Gubernur Papua di Kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat (17/6) kemarin.

Gubernur Papua, Lukas Enembe yang hadir bersama Sekda Papua, DR. M. Ridwan Rumasukun, Asisten Bidang Pemerintahan, Doren Wakerkwa, SH, MH, Asisten Bidang Ekonomi dan Kesra, DR. M. Musa’ad disambut Mendagri, Tito Karnavian bersama pejabat di Kemendagri dan langsung menggelar rapat tertutup sekitar satu jam.

Usai pertemuan, Gubernur Lukas Enembe mengatakan, sejak tahun 2014 pihaknya sudah pernah mengajukan pemekaran tujuh provinsi di Papua berdasarkan wilayah adat kepada pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, M. Tito Karnavian bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyepakati rencana pemekaran tujuh provinsi.

Ia juga menyebut saat ini sudah lima wilayah adat dan hanya tinggal satu yang masih dalam pembahasan yaitu Papua Utara.

Gubernur juga berharap adanya pemekaran ini harus bisa diikuti dengan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

“Ya harapannya ketika pemekaran ini terjadi maka otomatis diikuti dengan percepatan pembangunannya dan kebijakan anggarannya,” ungkap Gubernur Enembe.

Membahas Pemekaran Sesuai Wilayah Adat

Sementara itu, Mendagri, M. Tito Karnavian menjelaskan, pertemuan dengan Gubernur Papua adalah membahas masalah pemekaran sesuai dengan wilayah adat. Hal ini seperti yang sudah Gubernur Papua, Lukas Enembe usulkan sejak jauh-jauh hari.

“Saya sudah jelaskan bahwa yang dibahas saat ini di DPR-RI adalah tiga provinsi yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sementara sudah masuk juga usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan kemungkinan besar akan dibahas di tahun ini maka pemekarannya terjadi tahun depan,” terang Mendagri.

Baca Juga: Jelang HUT Bhayangkara ke 76, Polda Papua Menggelar Bhakti Kesehatan di Kota Jayapura

Ia juga menyebut bahwa saat ini sudah ada satu usulan yaitu Provinsi Papua Utara yang masih dalam pembahasan.

Selanjutnya usulan tersebut akan menjadi masuk dalam prolegnas untuk dibahas di tahun 2023. Dengan begitu wilayah tersebut bisa untuk dimekarkan pada tahun depan, sehingga pemekaran wilayah Papua menjadi tujuh provinsi.