Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan
Beritapapua.id - Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan - Kompas

Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Protokol Kesehatan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri No.6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi ini diterbitkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas Senin lalu. Agar kepala daerah konsisten menegakan protokol kesehatan demi menghargai nyawa para tenaga medis yang telah gugur dalam menghadapi pandemi covid-19.

“Kepala Daerah perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri/TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19,” tulis Tito dalam salinan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020.

Terdapat enam poin dalam instruksi ini, diantaranya :

Pertama, adalah kepala daerah diminta untuk konsisten menegakkan protokol kesehatan, termasuk mencegah timbulnya kerumunan.

Kedua, kepala daerah proaktif melakukan pencegahan yang humanis. Kepala daerah diinstruksikan melakukan penindakan, termasuk pembubaran kerumunan, secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Keempat adalah tentang kewajiban kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kelima berisikan sanksi yang diberikan terhadap kepala daerah yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yakni pemberhentian.

Keenam berisi tentang waktu mulai berlakunya instruksi tersebut, yakni mulai 18 November 2020.

Baca Juga: Mamah Dedeh, Pendakwah Kondang Dikabarkan Positif Covid-19

Tidak Bisa Dijadikan Dasar Untuk Memberhentikan Kepala Daerah

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendelian Penyebaran Covid-19 tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah.

“Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi,” kata Yusril, Kamis (19/11/2020).

“Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” lanjut dia.

Yusril pun menambahkan bahwa Presiden dan Mendagri tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentikan kepala daerah. Menurutnya, semua proses pemberhentian kepala daerah, tetap harus dilakukan melalui DPRD, yakni lewat proses pemakzulan.