Juri di Pengadilan
Mengapa di Indonesia Tidak Menggunakan Juri di Pengadilan

Mengapa di Indonesia Tidak Menggunakan Juri di Pengadilan? – Jika kita sering menonton serial atau film tentang pengadilan yang dibuat Hollywood, tentu akan terbesit pertanyaan. Apakah di Indonesia pengadilannya sama dengan yang di Amerika? Pengadilan yang didramatisir melalui layar kaca tentu terlihat keren dan menakjubkan. Adu argumen pengacara dan jaksa dalam meyakinkan juri tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Seakan kita disuguhkan bagaimana proses sebuah hukum lahir dari pemikiran-pemikiran cerdas.

Tapi, di Indonesia, kita tidak akan disuguhkan oleh pemandangan seperti itu. Satu-satunya pihak yang harus diyakinkan oleh pengacara dan jaksa perihal kebenaran sebuah perkara adalah seorang hakim. Ini karena sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah sistem hukum “Civil Law”.

Karateristik dari sistem hukum ini adalah, sumber hukum yang utama dituangkan di dalam sejumlah peraturan perundangan atau yang disebut dengan kodefikasi. Seorang hakim tunduk dan terikat pada UU sebagai rujukan hukum utamanya. Ini merupakan perbedaan mendasar antara sistem hukum kita dengan Amerika yang menganut sistem hukum “Common Law”, dimana yang menjadi sumber hukum utama dalam pengadilan adalah yurisprudensi, atau putusan-putusan hakim atas perkara yang sama yang sudah pernah terjadi, dan peradilan pidana yang diputuskan oleh panel juri. Hakim pada pengadilan pidana ini hanya menentukan beratnya sebuah putusan terhadap terdakwa yang disidangkan.

Juri di Pengadilan Bisa Saja Tidak Berimbang

Baca juga: Corinus Krey, Pahlawan Papua yang Terlupakan

Dalam sistem pengadilan pidana yang menggunakan panel juri sebagai penentu bersalah atau tidaknya seorang terdakwa adalah, peran keterikatan emosional antara juri dan terdakwa. Bisa saja panel juri sudah menentukan dalam pikirannya perihal bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Itu dipengaruhi oleh isu maupun berita yang sudah didengar, tanpa terlebih dahulu melihat dan mendengar alat bukti dari sebuah perkara untuk menentukan sebuah kebenaran.

Atau bisa saja, panel juri memiliki keterikatan emosional dengan seorang terdakwa, yang bisa menimbulkan rasa iba, hingga kebenaran sebuah perkara menjadi diabaikan. Contohnya, kesamaan latar belakang antara juri dan terdakwa, bisa sangat mempengaruhi hal ini. Itulah kenapa, pada agenda pemilihan juri oleh baik pengacara maupun jaksa, pemeriksaan latar belakang sangat menguras waktu.

Beda dengan Indonesia, dimana hakim hanya harus diyakinkan dengan alat bukti di pengadilan. Hal itu untuk menentukan apakah sebuah tindak pidana itu terjadi atau tidak, sesuai dengan UU. Hakim pada pengadilan pidana di Indonesia, hanya bisa melihat dengan kacamata undang-undang. Latar belakang terjadinya sebuah tindak pidana, bukanlah hal yang mempengaruhi bersalah atau tidaknya seseorang. Unsur perbuatan lah yang akan menjadi penentuan, seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Sumber:
kemenkumham.go.id – Eksistensi juri dalam sistem peradilan pidana
hukumonline.com – perbedaan karateristik common law dan civil law