Mengenal Pembatasan Sosial Berskala Besar
beritapapua.id - Mengenal Pembatasan Sosial Berskala Besar - spn

Demi menangani wabah virus Covid-19, Pemerintah memutuskan untuk diberlakukannya penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai salah satu cara untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 atau virus corona. Adapun maksud dari PSBB itu sendiri adalah melakukan pembatasan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 atau virus Corona untuk mencegah penyebarannya.

Pembatasan kegiatan ini berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat umum, kegiatan sosial budaya, dan berbagai kegiatan publik lainnya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto  telah merilis aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Rincian peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Ada hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, adalah PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseae 2019 (COVID-19). Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Baca Juga: Tolak 500 TKA China Datang, Ketua DPRD: Saya Pimpin Demo

Keputusan menteri tentang PSBB

Keputusan menteri bernomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. Salah satu yang menjadi alasan Menkes menyetujui hal tersebut adalah pertimbangan kesehatan. Sebab, Jakarta adalah episentrum terbesar dari persebaran Covid-19.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta menyusul telah ditetapkannya status PSBB. DKI Jakarta bisa melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipersilahkan secara resmi untuk menetapkan status PSBB sesuai dengan kemampuan daerah.

Soal penetapan suatu wilayah menjadi PSBB memang menjadi wewenang Menkes. Namun penetapan PSBB harus berdasarkan permohonan dari gubernur dan bupati/wali kota. Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu.