Mengenal Program Jaring Pengaman Sosial Covid-19 di Jayapura
beritapapua.id - Mengenal Program Jaring Pengaman Sosial Covid-19 di Jayapura - Liputan6

Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua meluncurkan program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19. Program tersebut merupakan upaya untuk membantu masyarakat baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.

Asisten II Sekda Kabupaten Jayapura, Edi Susanto, mengatakan terdapat beberapa bentuk program bantuan. Di antaranya program dampak ekonomi, penguatan pangan masyarakat, dan program kesehatan.

Program ekonomi diluncurkan difokuskan pada dua distrik yakni Distrik Sentani dan Distrik Waibu. Pemerintah memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Adapun mereka adalah golongan warga yang bekerja sebagai karyawan, buruh, dan pedagang.

“Sehingga di ibu kota kabupaten ini kita berikan bantuan dampak dari Covid-19 berupa sembako dan itu diberikan kepada para karyawan yang dirumahkan. Kemudian, juga diberikan kepada buruh Bandara Sentani, utamanya kepada para porter karena berhenti bekerja. Selanjutnya pada tukang ojek dan pedagang kaki lima,” ungkapnya, dikutip dari Antara, Selasa (23/06/2020).

Untuk wilayah yang didominasi oleh petani, pemerintah memberikan bantuan agar mereka dapat kembali berkebun. Wilayah tersebut mencakup daerah pinggiran ibu kota.

“Sehingga masyarakat walaupun diberikan pembatasan untuk keluar masuk Kota Sentani, itu ada kesibukan masing-masing. Mereka berkebun dan itu didukung dengan realokasi anggaran dari dana kampung maupun desa, dan juga dari anggaran dinas teknis. Sehingga, ada dua kegiatan yang sebenarnya mirip namun tujuannya berbeda,” jelas Edi.

Baca Juga: Kepolisian Catat Penurunan Angka Kejahatan Di Pertengahan 2020

Tujuan Program Jaring Pengaman Sosial

Program ini melibatkan perangkat pemerintahan dari berbagai tingkat. Pertama, usulan bantuan datang dari tingkat RT/RW yang dikumpulkan oleh kepala kampung atau desa. Setelah itu, laporan akan dihimpun oleh kepala distrik yang kemudian disampaikan kepada bupati.

Edi mengatakan hal Ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran. Setiap elemen memiliki tanggung jawab masing-masing agar bantuan dapat segera turun. Edi menilai strategi ini mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian bantuan.

“Kemudian memang bantuan ini sifatnya semakin besar. Sehingga, mungkin ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dan itu belum mendapatkan. Silakan melapor kepada RT/RW masing-masing. Nanti diteruskan kepada kepala kampung dan kelurahan, kemudian ke bupati dalam hal ini Dinas Sosial,” imbuhnya.