Menguji Soliditas Orang Papua Dengan Label Teroris
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) (foto : istimewa)

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dengan gamang memberikan label teroris kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai Teroris. Langkah yang baik untuk mereduksi kekerasan di Papua, atau justru akan meningkatkan tensi konflik di sana?

Mahfud MD, seperti kita ketahui selalu bertindak sewenang terhadap permasalahan di Papua. Dari klaim-klaim sepihak, Mahfud seolah mengetahui benar apa isu yang sebenarnya menjadi permasalahan di sana.

Belakangan ini, eskalasi kekerasan di Papua dikhawatirkan akan semakin meningkat dengan penyematan label oleh Mahfud, yang justru semakin membuat ricuh kestabilan politik dan keamanan di Papua.

Tahun 2019, ketika sekelompok mahasiswa Papua diteriaki dengan ejekan ‘monyet’, hampir seluruh masyarakat Papua melakukan protes.

Apalagi dengan label teroris yang dipercaya akan membuat pemerintah semakin membabi buta dalam menangani konflik yang hingga kini belum bisa terselesaikan.

Alih-alih membuka ruang diskusi, pemerintah Indonesia bergeming dengan menambah lebih kekuatan militer sebagai opsi dalam menangani organisasi yang disebut separatis.

Lagi pula, menyematkan label teroris itu harus berpijak pada defini yang tepat. Pada United States Code, Section 2656f(d) terorisme didefinisikan sebagai: sebuah aksi yang telah direncanakan, dan ditujukan kepada masyarakat sipil semata (Turk, 2002).

Faktanya dengan berpijak pada definisi tersebut, TPNPB-OPM yang menyerang instalasi militer maupun pemerintah, tidak bisa dikategorikan sebagai teroris. Motivasi politik dari gerakan separatis jelas; mengupayakan kemerdekaan.

Sematan yang Serampangan Akan Menghasilkan Eskalasi Kekerasan

Dengan pelabelan teroris kepada TPNPB-OPM, pemerintah seakan mendapatkan legitimasi untuk lebih menguatkan pertahanan militernya sebagai upaya penanganan konflik.

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, yang berbuntut meningkatnya aksi kekerasan dari kedua belah pihak.

Baca Juga : Kenali Kelainan Seksual dan Cara Menanganinya

Hingga kini, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, 400 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan dari Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda. Akan dilepaskan ke Papua, dalam rangka pengamanan wilayah.

Pasukan yang diberi nama Pasukan Setan ini, diturunkan paska TPNPB-OPM dicap sebagai teroris. Menyambut hal ini, TPNPB-OPM pun bersiap dan menyebar ancaman lebih lanjut.

Padahal, baik pemerintah Indonesia, maupun Orang Papua beserta semua elemennya, harus bisa duduk bersama untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih konkrit.