Pemerintah Rusia kembali buka suara mengenai kapan akan mengakhiri perangnya di Ukraina. Hal ini disampaikan langsung oleh diplomat top negara itu yang juga bagian dari kabinet Presiden Vladimir Putin, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.

Dalam sebuah konferensi pers, Rabu (18/1/2023), Lavrov memaparkan bahwa Konflik Ukraina hanya dapat berakhir ketika Kyiv berhenti mengancam Moskow dan mendiskriminasi penutur bahasa Rusia. Ia menambahkan bahwa kebuntuan saat ini didasarkan pada masalah keamanan Rusia.

“Tujuan operasi militer khusus bukanlah fiksi, tidak diambil begitu saja, tetapi lebih ditentukan oleh kepentingan keamanan fundamental dan sah dari Federasi Rusia,” paparnya dikutip┬áRussia Today.

“Ukraina, seperti wilayah lain yang berbatasan dengan Rusia, tentu saja, tidak boleh menampung infrastruktur militer yang menjadi ancaman langsung bagi negara kita.”

Lavrov kemudian menambahkan bahwa Ukraina tidak boleh mendiskriminasi dan melecehkan warganya yang ingin terus berbicara bahasa Rusia dan mempertahankan budaya dan tradisi Rusia.

“Ini sepenuhnya sejalan dengan konstitusi Ukraina, yang menjamin penggunaan bebas bahasa Rusia dan bahasa nasional minoritas lainnya,” tambahnya.

Pejabat Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa tujuan operasi militer akan diselesaikan tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain menghilangkan ancaman terhadap keamanan Rusia, tujuannya termasuk demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, serta perlindungan penduduk di Donbass.

Pada Minggu, Presiden Putin memberikan penilaian optimis tentang kemajuan medan perang di Ukraina, mencatat bahwa “semuanya berkembang dalam kerangka rencana Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan.”

Pernyataannya muncul setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada 14 Januari bahwa mereka telah melakukan serangan rudal pada sistem komando dan kontrol militer Ukraina dan fasilitas energi terkait.

Mereka mengatakan serangan itu mengenai target dengan tepat.

Pekan lalu, kementerian juga mengonfirmasi bahwa pasukan Moskow telah merebut kota Soledar yang strategis di Donbass. Dalam klaimnya, Rusia menganggap Soledar sebagai bagian dari Republik Rakyat Donetsk, yang menjadi bagian dari Rusia setelah referendum pada September 2022.